Chevron Dapat Perpanjang Kontrak Blok Rokan Asal Pakai Gross Split

Djoko yakin skema gross split masih ekonomis dipakai di Blok Rokan. Apalagi dengan menggunakan teknologi pengurasan (EOR), Chevron bisa mendapat tambahan bagi hasil 5 persen.
Anggita Rezki Amelia
Oleh Anggita Rezki Amelia
7 Juni 2017, 21:59
Pekerja Chevron
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah memberi sinyal Chevron Indonesia akan mendapat perpanjangan kontrak Blok Rokan di Riau. Namun, syaratnya perusahaan asal Amerika Serikat tersebut menggunakan skema kerja sama gross split setelah kontrak berakhir tahun 2021.

Deputi Pengendalian dan Pengadaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah kemungkinan memperpanjang Chevron untuk menjaga produksi migas. “Tapi harus gross split,” kata dia di Jakarta, Rabu (7/6). (Baca: Pemerintah Dua Kali Surati Chevron Pertanyakan Nasib Blok Rokan)

Pemerintah saat ini meminta Chevron menghitung keekonomian Blok Rokan menggunakan konsep kontrak gross split. Hasil kajian ini akan dipakai sebagai bahan pertimbangan pemerintah menyusun kontrak baru.

Djoko yakin skema gross split masih ekonomis dipakai di Blok Rokan. Apalagi dengan menggunakan teknologi pengurasan (Enhanced Oil Recovery/ EOR), Chevron bisa mendapat tambahan bagi hasil lima persen sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2017.

(Baca: Mengukur Manfaat Skema Baru Gross Split bagi Negara)

Selain itu, Djoko yakin Chevron masih tertarik mengelola Blok Rokan. Alasannya, cadangan masih sangat besar dan saat ini blok tersebut menjadi penyumbang lifting (produksi siap jual) minyak terbesar secara nasional, di atas level 200 ribu barel per hari (bph).

Berdasarkan data SKK Migas, produksi minyak di Blok Rokan selama kuartal I tahun ini turun menjadi 230.170 bph. Padahal, pada periode sama tahun sebelumnya, produksi blok tersebut bisa mencapai 264.692 bph.

Di sisi lain, Djoko memahami ada peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tahun 2015 yang semangatnya menawarkan blok habis kontrak kepada PT Pertamina (Persero). Namun ada beberapa pertimbangan pemerintah untuk tidak memberikan pengelolaan kepada perusahaan pelat merah itu.

(Baca: 8 Blok Migas yang Akan Habis Kontrak Diserahkan ke Pertamina)

Salah satunya adalah beban Pertamina yang sudah mendapatkan Blok Mahakam dan delapan blok yang akan berakhir. “Pertamina sudah dapat Mahakam, jadi fokus ke sana dan kami akan melihat bisa atau tidak dia mempertahankan produksi," kata dia.

Video Pilihan

Artikel Terkait