Enam K/L Teken Nota Kesepahaman Dukung Percepatan GNP2DS

Enam dari 17 kementerian dan lembaga (K/L) menandatangani Nota Kesepahaman Modeling Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS).
Image title
Oleh - Tim Publikasi Katadata
13 September 2019, 17:51
KEMNAKER
Katadata

Jakarta—Enam dari 17 kementerian dan lembaga (K/L) menandatangani Nota Kesepahaman Modeling Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) dengan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN).

 

Nota ini untuk mendukung percepatan GNP2DS dan menjadikannya role model bagi seluruh kementerian maupun lembaga. Enam institusi penandatangan adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia, Universitas Trilogi, dan Universitas Krisna Dwipayana. 

 

“Kemnaker berharap dengan adanya nota kesepahaman tersebut bisa dijadikan starting point di dalam modeling GNP2DS yang diterapkan di instansi pemerintah, dunia usaha/industri, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan secara masif dan berkesinambungan,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Bambang Satrio Lelono.

 

Pernyataan Bambang ini disampaikan saat membuka kegiatan pengembangan dan penguatan jejaring dan sekaligus menandatangani nota kesepahaman modeling GNP2DS di Jakarta, Kamis, 12 September 2019. Menurut Bambang, diperlukan dukungan seluruh komponen bangsa agar peningkatan produktivitas dan daya saing berjalan lebih cepat.

 

GNP2DS adalah upaya yang terencana, terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional, kesejahteraan, dan daya saing bangsa. Adapun strategi GNP2DS mencakup pengembangan sistem manajemen birokrasi, pengembangan dan inovasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan budaya produktif.

 

Kegiatan pengembangan dan penguatan jejaring LPN ini dihelat selama tiga hari (11-13 September 2019). Acara bertujuan, pertama, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran akan arti pentingnya produktivitas dan daya saing, serta membangun komitmen untuk melaksanakan GNP2DS.

 

Kedua, mendorong terciptanya langkah-langkah strategis dalam pengembangan dan penguatan jejaring lembaga produktivitas yang telah dibentuk. Ketiga, meningkatkan pemahaman model praktik terbaik atau best practice pada strategi modeling GNP2DS.

 

Keempat, mengembangkan dan memperluas jejaring antarinstitusi pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakatguna menyinergikan program dan kegiatan,” lanjutnya.

 

Bambang, yang juga Sekretaris LPN, mengungkapkan strategi GNP2DS mencakup pengembangan sistem manajemen birokrasi, pengembangan dan inovasi teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan budaya produktif. 

 

Ketua Tim Pokja LPN, Bomer Pasaribu, mengatakan hingga kini LPN terus proaktif bergerak menyinergikan kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing nasional. “Sinergi peningkatan produktivitas ini juga menyasar dunia usaha, lembaga pendidikan, dan elemen masyarakat,” kata Bomer.

 

Menurut Bomer, pada 2019, LPN memiliki target untuk menyusun cetak biru, master plan, peta jalan, dan Pedoman Nasional Pelaksanaan GNP2DS. Selain itu, LPN juga akan menyusun rancangan konsep Panduan Pelaksanaan Teknis GNP2DS pengembangan jejaring kelembagaan produktivitas.

 

Wakil Ketua LPN Iskandar Simorangkir mengatakan hal senada. Menurut Iskandar, LPN mendorong pemerintah untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan daya saing melalui GNP2DS di seluruh Indonesia. "Itu kunci untuk bisa menjadi negara maju dan bisa keluar dari jebakan kelas menengah. Kita harus jadikan program LPN menjadi budaya bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing," ujarnya.

 

Iskandar menambahkan, mengingat luasnya cakupan dan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan GNP2DS, maka 5K merupakan kata kunci yang sangat menentukan tingkat keberhasilan GNP2DS pada setiap tingkatan.

 

Pertama, komitmen pimpinan, terutama pengambil keputusan. Kedua, konsistensi kebijakan. Ketiga, kesinambungan program. Keempat, keterlibatan semua pelaku dan kelima, keteladanan pimpinan pada setiap tingkatan.

 

"Dengan bertumpu pada kata kunci tersebut, diharapkan GNP2DS digulirkan dan digelorakan semakin lama semakin cepat dan meluas," ujar Iskandar, yang juga Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian.

 

Hadir dalam acara itu di antaranya Direktur Bina Produktivitas Ditjen Binalattas Kemnaker M. Zuhri dan Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja (Stankom) Sukiyo. Selain itu, di barisan pembicara ada M. Moedjiman (mantan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan Sanggam Purba (Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen (LSPM) Sumber Daya Masyarakat). Peserta yang hadir sebanyak60 orang, yang merupakan anggota LPN.

Editor: Arsip

Video Pilihan

Artikel Terkait