Asosiasi Minta Jokowi Perbaiki Iklim Usaha Pertambangan

Banyak perusahaan di sektor pertambangan yang ibaratnya hidup segan mati tak mau
Image title
Oleh
29 Agustus 2014, 14:30
Katadata
KATADATA
KATADATA

KATADATA ? Pengusaha di sektor pertambangan berharap administrasi Joko Widodo dapat memperbaiki iklim investasi di sektor ini. Kebijakan di sektor pertambangan sekarang dinilai tidak memiliki arah yang jelas.

Poltak Sitanggang, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), mengatakan banyak perusahaan di sektor pertambangan yang ibaratnya hidup segan, mati tak mau. Mereka kesulitan berkembang karena kebijakan pemerintah yang melarang perusahaan mengekspor produk mineral sebelum membangun pabrik pemurnian (smelter).

?Kami dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) sampai sekarang belum mendapat kejelasan arahnya kemana,? kata dia dalam diskusi yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jumat (29/8).

Dalam kesempatan itu, Poltak juga berharap pemerintah segera menyelesaikan renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan  Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Kemudian mengendalikan ekspor bijih mineral, terutama bauksit, tembaga, dan mangan.

Menurut dia, pembatasan ini bisa dilakukan melalui kuota. ?Misalnya nikel dan bauksit masing-masing 1 juta ton per bulan," ujar dia.

Selain membatasi kuota, perusahaan yang bisa memperoleh izin ekspor juga harus membangun pabrik pengolahan dan pemurnian dengan menempatkan dana jaminan sebesar 10 persen dari rencana investasinya. Dana jaminan ini dapat ditarik kembali ketika pembangunannya sudah mencapai 30 persen.

Perusahaan nikel juga diharuskan membayar bea keluar sebesar 50 persen-60 persen, lalu menjual produknya melalui trading house. Penjualan melalui trading house sebagai cara untuk mengontrol ekspor. ?Contohnya tetangga kita Malaysia, sehingga indeks harganya menggunakan ringgit,? tutur dia.

Poltak meminta pemerintah pusat bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan untuk memberantas praktik pertambangan ilegal. Di samping itu, meningkatkan koordinasi antar-lembaga untuk memfasilitasi perizinan pembangunan smelter.

Wood Mackenzie, lembaga konsultasi dan riset di bidang energi, sebelumnya menyarankan agar administrasi Joko Widodo melakukan pembenahan di sektor pertambangan.

Meski diakui, Jokowi, panggilan akrab Gubernur DKI Jakarta itu, akan sulit mengubah aturan mineral dan batubara, termasuk larangan ekspor mineral, divestasi kepemilikan asing, dan renegosiasi kontrak karya.

Tapi setidaknya, Jokowi bisa membuat aturan tersebut lebih akomodatif bagi investasi. Caranya dengan menunjuk orang-orang dari kalangan industri yang bukan politisi untuk mengisi jabatan di kementerian-kementerian penting.

?Mungkin saja dilakukan perubahan aturan yang lebih ramah. Tapi ini bisa dilakukan secara bertahap,? kata Rory Simington, analis senior Wood Mackenzie?s di sektor batubara. 

Reporter: Desy Setyowati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait