Pemerintah Perketat Aturan Ekspor Batu Bara

Terhitung 1 September 2014 dan seterusnya semua perusahaan harus memiliki surat eksportir terdaftar
Image title
Oleh
7 Agustus 2014, 20:12
No image
KATADATA/ Bernard Chaniago

KATADATA ? Pemerintah memperketat aturan ekspor batu bara. Salah satunya, perusahaan batu bara harus memiliki surat eksportir terdaftar (ET) jika ingin memperoleh izin ekspor dari Kementerian Perdagangan.

Aturan itu tertuang Peraturan Menteri Perdagangan No 39 tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Batu Bara dan Produk Batu Bara yang ditetapkan pada 15 Juli 2014. Aturan ini juga mengharuskan semua eksportir batubara  sudah lunas membayar royalti dan memperoleh sertifikat clean and clear.

Saat ini Kementerian Perdagangan memberikan kesempatan ekspor hingga 1 September 2014. Terhitung 1 September 2014 dan seterusnya, semua perusahaan harus memiliki surat eksportir terdaftar.

Plt Direktur Ekspor Industri dan Pertambagan Kementerian Perdagangan Thamrin Latu Chonsina mengatakan pihaknya telah membuka layanan izin ET. Menurutnya ET bisa diperoleh dalam satu hari sepanjang administrasi dan prosedurnya dipenuhi oleh eksportir. ET itu berlaku tiga tahun dan bisa diperpanjang. Menurutnya hingga saat ini belum ada satupun eksportir yang mengajukan ET kepada Kementerian Perdagangan. Namun ia optimis ekspor batu bara pasca 1 September mendatang tidak akan terganggu.

"Masa dalam waktu 30 hari ini para eksportir tidak bisa mengurus (izin)," ujar Thamrin dalam sosialisasi aturan tersebut di Jakarta, Kamis 7 Agustus 2014.

Thamrin menjelaskan pengetatan aturan ekspor batu bara ini bertujuan untuk menertibkan tata kelola ekspor batu bara. Hal itu untuk menunjang transparansi dan data itu bisa diakses oleh kementerian atau lembaga lainnya.

Staf Ahli Bidang Manajemen Kementerian Perdagangan Junaidi mengatakan peraturan itu baru ditandatangani 14 Juli 2014. Aturan ini termasuk baru karena sebelumnya baru komoditas timah yang diatur ekportir terdaftarnya. Ia berharap aturan itu dapat meningkatkan ekspor tetapi tetap bisa terdeteksi. Semua proses eksportasi menggunakan unit pelayanan perdagangan, terhubung perizinan satu pintu (nasional single windows).

Dalam acara sosialisasi tersebut, sejumlah perwakilan perusahaan mengkritik aturan aturan tersebut, seperti PT Adaro Tbk, PT Bukit Asam Tbk yang memberi masukan agar beleid ini dikaji kembali. Mereka mengeluhkan sosialisasi yang mendadak dan tenggat yang diberikan pemerintah agar para pengusaha mengantongi status ET sangat mepet.

Salah satu perusahaan tambang, PT Penajam Prima Coal yang mempertanyakan tenggat waktu pada 1 September sangat pendek. Padahal mereka sudah mengekspor batu bara pada 25 Agustus 2014 ini.

"Sebetulnya bukan menolak. Tapi ditunda sedikit lah. Soalnya Permendag ini kan mendadak juga, 14 Juli kan," ujar Accounting Penajam Lailatul.

Pihaknya khawatir dengan ratusan perusahaan tambang yang mengurus ET, pihaknya tidak akan terlayani hingga 1 September, meski Kementerian Perdagangan menjanjikan selesai dalam 5-10 hari.

Reporter: Rikawati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait