Kementerian BUMN Kejar Dividen Interim Freeport

Pemerintah terus berupaya mengejar dividen dari PT Freeport Indonesia Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Dahlan Iskan meminta Freeport Indonesia membagikan dividen interim tahun ini Usulan dividen interim ini akan segera d
Image title
Oleh
17 April 2014, 14:04
dahlan iskan
KATADATA
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Pemerintah terus berupaya mengejar dividen dari PT Freeport Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta Freeport Indonesia membagikan dividen interim tahun ini.  

Usulan dividen interim ini akan segera disampaikan kepada manajemen Freeport. Menurutnya, dividen itu untuk memenuhi setoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, yakni sebesar Rp 40 triliun.  

Saat ini realisasinya setoran dividen yang akan dibayarkan BUMN dalam APBN hanya sekitar Rp37,5 triliun. Tidak tercapainya target tersebut, karena Freeport yang tidak menyetor sebesar Rp1,5 triliun.  

Menurut Dahlan, Freeport Indonesia seharusnya memenuhi kewajibannya membayar dividen kepada pemerintah Indonesia dalam bentuk dividen interim.   ?Pemerintah tentu tetap ingin Freeport membayar dividen, meskipun berbentuk dividen interim. Karena sudah dimasukkan sebagai setoran BUMN kepada APBN tahun 2014,? ujarnya, usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN, di Gedung ReIndo, Jakarta, Kamis (17/4).  

Advertisement

Dividen interim adalah setoran yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham sebelum tahun buku berakhir. Dalam konteks Freeport ini, setoran dividen interim yang dimaksud dialokasikan dari laba bersih tahun buku 2014, yang akan dikurangi dari dividen final.  

Sebagai pemegang 9,36 persen saham Freeport Indonesia, pemerintah merasa berhak untuk mendapatkan setoran yang diusulkan dalam bentuk dividen interim. Baik dengan meminjam ataupun cara lainnya untuk bisa memenuhi kewajiban setoran tersebut. ?Itu urusan Freeport mau pinjam atau mau apa, yang penting dipenuhi,? pungkasnya.  

Kinerja penjualan PT Freeport Indonesia cukup baik tahun lalu. Pendapatannya naik 6,07 persen menjadi US$4,4 miliar, sedangkan laba kotornya naik 12,57 persen menjadi US$1,53 miliar. Meski demikian, dalam dua tahun terakhir ini Freeport Indonesia tidak pernah membagikan dividen kepada pemerintah.  

Menurut Dahlan, saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Freeport pada beberapa waktu lalu, perwakilan pemerintah sudah meminta agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu membayarkan dividen tunai.  

"Secara prinsip, perusahaan mau bagi dividen atau tidak, tergantung kepada pemegang saham di RUPS. Hasilnya tidak dibagi, (Kementerian) BUMN tidak setuju karena sudah dijadwalkan di APBN,? ujarnya.  

Untuk itu, Kementerian BUMN meminta diadakan pungutan suara untuk pembagian dividen ini. Namun, karena pemerintah hanya memiliki porsi saham 9,36 persen (minoritas) menjadi sulit saat pemungutan suara.  

?Bahkan mereka bisa ambil keputusan tanpa kami. Ini menyakitkan sebenarnya, saya juga tidak tahu kenapa (saham) pemerintah cuma 9,36 persen," ujarnya.

Reporter: Desy Setyowati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait