Masyarakat Harus Awasi Dana Penghematan BBM
KATADATA ? Penggunaan dana hasil penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM) berpotensi untuk diselewengkan. Masyarakat harus mengawasi pengalokasian dana yang diperoleh melalui kenaikan harga BBM tersebut.
Direktur Riset Katadata Heri Susanto mengatakan, masyarakat harus memastikan dana tersebut dipakai untuk membiayai kegiatan yang produktif. ?Kita perlu mengawasi bersama-sama,? kata dia saat acara press briefing ?Akhiri BBM Murah, Kembalikan Kebijakan Subsidi Tetap? di Jakarta, Kamis (13/11).
Dalam diskusi tersebut, Heri menyatakan, dukungan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Dalam riset yang dilakukan Katadata, jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi Rp 1.000-Rp 2.000 per liter, maka potensi penghematan mencapai Rp 48 triliun-Rp 96 triliun.
Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, subsidi BBM yang mencapai Rp 714 triliun dalam lima tahun terakhir merupakan keborosan. Pemerintah berencana mengalihkan subsidi BBM yang bersifat konsumtif tersebut ke sektor yang lebih produktif, seperti mendanai infrastruktur.
Dia menyebutkan beberapa program infrastruktur yang akan menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan. Misalnya, pembangunan 24 pelabuhan termasuk tol laut, pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt, 25 waduk dengan sistem irigrasi untuk menciptakan ketahanan pangan, 2.000 kilometer jalan raya, dan pembangunan 5.000 pasar tradisional.
Selain itu, ada juga program Kartu Indonesia Pintar yang sudah dibagikan untuk 162 ribu penerima, Kartu Indonesia Sehat yang sudah dibagikan untuk 4,5 juta penerima, Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera yang sudah dibagikan untuk 1 juta penerima, dan Kartu Simpanan Giro dengan target 14,5 juta keluarga pada 2015.
