Jokowi Diberi Keleluasaan Kendalikan BBM Bersubsidi

Pemerintahan baru dapat menaikkan harga BBM tanpa harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DPR
Image title
Oleh
30 September 2014, 08:39
Jokowi & JK
Arief Kamaludin|KATADATA
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Administrasi Joko Widodo diberikan keleluasaan untuk mengendalikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintahan baru dapat menaikkan harga BBM tanpa harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, volume BBM bersubsidi pada tahun depan relatif sama dengan tahun ini sebesar 46 juta kiloliter (kl). Namun, jumlah kuota tersebut tidak dikunci, sehingga administrasi baru tetap dapat menambah volume BBM jika realisasinya melampaui batas.

Dengan begitu, kata dia, administrasi Jokowi akan lebih mudah untuk menentukan arah kebijakan energi, terutama mengendalikan BBM bersubsidi.

?Kenaikan BBM tidak perlu persetujuan DPR, volume ditetapkan 46 juta kl, tapi berhasil sepakat tidak mengunci. Kalau pemerintah baru ingin tambah, silahkan ke DPR,? kata Chatib dalam paparannya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (29/9).

Advertisement

Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran bantuan langsung tunai sementara masyarakat (BLSM) yang akan cukup hingga lima bulan, jika harga BBM dinaikkan. Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar Rp 5 triliun dalam APBN-P 2014, serta Rp 5 triliun dalam APBN 2015.

?Jadi kalau pemerintah baru mau naikkan BBM, (anggaran) BLSM sudah disetujui Rp 5 triliun. Jadi pemerintah berikutnya itu seperti blank check Rp 5 triliun di APBN-P 2014 dan 2015, jadi Rp 10 triliun,? tutur Chatib.

Menurut dia, anggaran tersebut akan mencukupi untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM hingga lima bulan ke depan. Berdasarkan pengalaman pada Juni 2013, kenaikan harga BBM dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter, hanya berdampak hingga tiga bulan.

?Tahun lalu kami naikkan BBM 44 persen, juga tiga bulan,? kata Chatib.

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kementerian Sosial telah menunjuk bank BUMN untuk menyalurkan BLSM.

Dia menambahkan, saat ini rencana tersebut tengah didiskusikan di Kementerian Sosial. Nantinya, Bank Mandiri bersama bank BUMN lainnya akan menyalurkan bantuan tersebut ke masyarakat.

?Sekarang sudah trial (percobaan). Terus sudah dikunjungi sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Wakil Presiden (Wapres). Mau running, tunggu keputusan Kemensos,? kata Budi.

Saat ini, kata dia, Bank Mandiri sudah melakukan penyaluran di tiga wilayah, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), DKI Jakarta, dan Cirebon. Bantuan ini disalurkan melalui telepon selular.

Reporter: Desy Setyowati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait