Korupsi Pengganjal Utama Iklim Investasi Migas RI
KATADATA ? Terbongkarnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini membuktikan rendahnya iklim investasi sektor migas di Indonesia.
Global Petroleum Survey 2012 yang dilakukan The Fraser Institute, lembaga riset yang berbasis di Kanada, menempatkan Indonesia di posisi ke-127 dari 147 negara. Ini melorot dibandingkan situasi pada tahun sebelumnya yang berada di peringkat 114 dari 135 negara.
Iklim investasi Indonesia pada 2012 hanya lebih baik dari negara-negara yang sedang mengalami konflik, seperti Mali di posisi 128, Irak (139), atau Libya (143). Bahkan dibandingkan negara-negara sekawasan Oseania yang meliputi Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Timor Leste, dan ASEAN, Indonesia berada di peringkat paling buncit.
Dalam melakukan survei, The Fraser Institute menghubungi 623 responden yang mewakili 529 perusahaan migas yang anggaran eksplorasi dan pengembangannya mencapai US$ 265,6 miliar pada 2011. Adapun anggaran tersebut mencerminkan lebih dari 50 persen belanja sektor hulu migas dunia pada 2011.
Ada 18 persoalan yang ditanyakan Fraser Institute dalam survei tersebut, di antaranya soal aturan fiskal yang meliputi pembayaran royalti, sistem bagi hasil, dan biaya lisensi. Kemudian ditanyakan pula soal sistem perpajakan, lingkungan, kondisi sosial ekonomi, aturan perburuhan, kualitas infrastruktur, kualitas basis data geologi, stabilitas politik, keamanan, konsistensi aturan pusat-daerah.
Termasuk yang ditanyakan adalah praktik korupsi pejabat pemerintah, terutama terkait perizinan, yang tentunya meningkatkan beban perusahaan.
Dari 18 indikator tersebut, praktik korupsi menjadi penyebab terbesar enggannya perusahaan migas global untuk berinvestasi di Indonesia. Ada 84 persen responden menyebutkan praktik ini sebagai penghalang mereka dalam melakukan investasi. Dari jumlah itu, malahan ada 10 persen responden yang terang-terangan mengatakan tidak akan berinvestasi berdasarkan kriteria ini. Hanya 16 persen responden yang menyatakan tidak mempermasalahkan hal ini buat berinvestasi.
Keengganan perusahaan minyak dunia untuk berinvestasi di Indonesia akibat praktik korupsi bahkan lebih besar ketimbang persoalan fiskal yang hanya dipermasalahkan 68 persen responden. Begitu juga masalah perpajakan yang dipermasalahkan 66 persen responden, penegakan hukum (77 persen), ketenagakerjaan (68 persen), serta kualitas infrastruktur (64 persen).
