Kesepakatan Lindung Nilai, Antisipasi Kebijakan The Fed

Langkah lindung nilai ini sangat penting untuk menghadapi situai perekonomian 2015 yang tak mudah
Image title
Oleh
17 September 2014, 13:32
Dollar KATADATA | Arief Kamaludin
Dollar KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Kesepakatan pemahaman mengenai lindung nilai (hedging) memberikan kepastian bagi pelaku anggaran dan badan usaha milik negara (BUMN). Kebijakan ini kian penting untuk antisipasi kebijakan Bank Sentral Amerika (The Fed) yang akan menaikkan suku bunga.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan pihaknya mencermati risiko nilai tukar seiring meningkatnya pinjaman luar negeri. Sejak tahun 2012, utang luar negeri swasta lebih besar dibanding pemerintah. Sedangkan sekitar 88 persen perusahaan swasta dan BUMN tidak melakukan lindung nilai. Hal itu membuat risiko nilai tukar bagi perusahaan tersebut, terutama yang tidak memiliki penghasilan dalam bentuk dolar. Menurut dia, instrumen hedging merupakan biaya perusahaan. "Bukan kerugian negara. Tidak ada moral hazard," ujar Agus dalam pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Menteri Keuangan dan lembaga penegak hukum di BPK, Rabu (17/9).

Para pimpinan lembaga negara penegak hukum (Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, KPK), lembaga negara audit (BPK, BPKP) dan lembaga terkait lainnya (BI, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN) menyepakati pedoman penyusunan SOP kegiatan lindung nilai perusahaan BUMN.

Dengan kesepakatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kegiatan transaksi lindung nilai oleh BUMN/kementerian/lembaga negara lainnya. Terutama untuk menghilangkan persepsi bahwa kerugian (biaya) yang timbul dari hedging merupakan kerugian negara. 

Advertisement

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan langkah lindung nilai ini sangat penting untuk menghadapi situai perekonomian 2015 yang tak mudah. Mengingat kebijakan The Fed nanti akan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dalam beberapa hari, rupiah menyentuh level Rp 11.900 per dolar AS karena pasar tengah menunggu hasil rapat The Federal Open Market Committee (FOMC). 

"Bisa bayangkan pinjaman valas dan pasar valas akan tergerus, BI akan mengalami kesulitan mengendalikan transaksi di pasar. Ketika rupiah melemah, beban negara menjadi sangat mahal," ujarnya.

Chatib mengatakan, untuk pelemahan nilai tukar rupiah Rp 100 saja, beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah mencapai Rp 2,6 triliun. Sehingga jika bisa menjaga beban negara dengan lindung nilai ini diharapkan beban negara semakin kecil. 

Menurut dia, dengan adanya kesepakatan antara BPK, BI dan Mabe Polri bahwa lindung nilai bukan termasuk kerugian negara bisa meminimalisir kerugian yang terjadi. Chatib juga mengingatkan perusahaan swasta dan BUMN untuk mengurangi transaksi di pasar valas agar rupiah bisa dikendalikan.

Reporter: Rikawati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait