Pembangunan UMKM untuk Keluar dari Middle Income Trap
KATADATA ? Penciptaan dan pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), merupakan salah satu strategi yang tepat untuk meloloskan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan UMKM dalam jumlah yang besar akan mampu menciptakan lapangan kerja. Ini bisa menampung jumlah angkatan kerja yang besar karena bonus demografi. Apalagi pertumbuhan ekonomi ke depannya diperkirakan akan lebih didorong oleh sektor padat modal yang lebih sedikit menyerap tenaga kerja.
"UMKM harus jadi mainstream untuk strategi kita dalam konteks jangka pendek, menengah dan panjang untuk keluar dari middle income trap, dengan memanfaatkan bonus demografi," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (11/9).
Dia mencontohkan, beberapa negara berpendapatan menengah seperti Korea Selatan, Jepang dan Chile berhasil menerapkan strategi tersebut untuk keluar dari middle income trap. Negara-negara tersebut berhasil memanfaatkan secara tepat bonus demografi yang dimiliki, untuk masuk dalam kategori negara ekonomi maju.
"Negara-negara itu menjadi negara maju karena bisa mencetak entrepreneur pengusaha atau wirausaha dalam jumlah besar," ujarnya.
(Baca: Pekerjaan Rumah Presiden Baru)
Menurut Bambang, pengembangan kewirausahaan nasional belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pengusaha sukses di Indonesia yang tidak banyak berubah dari tahun ke tahun, baik perusahaan ataupun pemiliknya.
Pengembangan sektor informal ke arah formal menjadi salah satu tugas penting bagi pemerintah dalam proses pengembangan dunia kewirausahaan. Dengan begitu, kata Bambang, ruang pembiayaan bagi suatu usaha akan menjadi lebih luas baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non bank.
Sejalan dengan hal tersebut, Presiden terpilih Jokowi juga berencana meningkatkan pembangunan UMKM ini, salah satunya dengan program perbaikan 1.000 kampung nelayan kumuh. Program ini juga akan didukung dengan fasilitas pembiayaan yang lebih luas, agar produktivitas nelayan bisa lebih meningkat.
Dalam program 100 harinya, Jokowi akan mengeluarkan instruksi terkait apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. "Dalam instruksi itu juga tertulis agar membuat teras BRI misalnya sebagai bank yang hadir di banyak pelosok, agar nelayan itu punya modal," ujar Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto.
Dengan meningkatkan perekonomian masyarakat, diharapkan pendapatan per kapita bisa meningkat lebih cepat. Harapan lebih jauhnya, Indonesia bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.
(Baca: Ekonomi Indonesia Butuh 29 Tahun untuk Naik Kelas)
Bank Dunia menggolongkan negara berdasarkan pendapatan perkapitanya, yakni negara berpendapatan rendah (pendapatan perkapitanya di bawah US$ 1.000), negara berpendapatan menengah (US$ 1.000-10.000), dan negara berpendapatan tinggi (di atas US$ 10.000).
Negara yang disebut terperangkap dalam middle income trap, jika selama 42 tahun tidak bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Sementara Indonesia sudah 26 tahun berada di level negara berpendapatan menengah. Untuk lepas dari hal tersebut, sebelum 2030 Indonesia harus bisa meningkatkan pendapatan per kapita di atas US$ 10.000.
