Bangun Infrastruktur Disarankan Tidak Pakai APBN

APBN sebaiknya dipakai untuk membangun infrastruktur di daerah tertinggal
Image title
Oleh
9 September 2014, 14:05
Chairul Tanjung
Arief Kamaludin|KATADATA
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, pemerintah sebaiknya hanya membiayai pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal dan kurang menarik minat investor.

Sebaliknya investor, baik BUMN maupun swasta, justru perlu didorong untuk membangun infrastruktur. Terlebih infrastruktur tersebut memiliki nilai keekonomian yang tinggi.

?Infrastruktur itu alat untuk mencapai kesejahteraan, bukan tujuan. Jadi tidak selalu dan tidak harus pakai APBN,? kata dia di Jakarta, Selasa (9/9).

Dia mencontohkan, pemerintah dapat menginisiasi pembangunan pelabuhan di daerah tertinggal dan bandar udara perintis, atau infrastruktur yang tidak begitu ekonomis bagi pelaku usaha.

Advertisement

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total anggaran infrastruktur dalam APBN-P 2013 hanya Rp 184,3 triliun. Sementara anggaran infrastruktur dalam APBN 2014 mencapai Rp 206,6 triliun.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika mengatakan, pembangunan infrastruktur memang harus didorong melalui investasi swasta. Ini mengingat ruang fiskal yang terbatas yang dialokasikan untuk infrastruktur.

Namun, dia menilai, di daerah tertinggal sekalipun akan dapat menarik pihak swasta jika memiliki insentif yang memadai.

?APBN hanya mencukupi pembangunan infrastruktur 25 persen dari total kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan percepatan yang memadai,? tuturnya.

Salah satu upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur melalui sistem Public Private Partnership (PPP) dinilai belum begitu memadai untuk menarik minat investor. ?Posisi swasta dalam pembangunan infrastruktur itu tidak begitu jelas diposisikan di situ,? Kata Erani.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menginventarisasi 15 proyek infrastruktur yang perlu penyelesaian di tingkat menteri karena terkendala pembebasan lahan dan pembiayaan. Ke-15 proyek tersebut antara lain:

  1. Jalan tol trans Sumatera sepanjang 1,980 km (Rp 355 triliun);
  2. Jalan tol ruas Cibitung-Cilincing sepanjang 34,02 km (Rp 4,2 triliun);
  3. Jalan tol Manado-Bitung sepanjang 43,6 km (Rp 4,3 triliun);
  4. Jalan pintas Palu-Parigi sepanjang 36,45 km (Rp 2,2 triliun);
  5. Pelabuhan Cilamaya dan jalan aksesnya (Rp 14,9 triliun);
  6. Perluasan Bandara Soekarno-Hatta (Rp 26,3 triliun);
  7. Pembangunan Bandara Kertajati (Rp 8,3 triliun);
  8. Jalur kereta api Kalimantan sepanjang 1.400 Km (USD 5 miliar);
  9. Jalur kereta api lingkar layang Jakarta (Rp 8,9 triliun);
  10.  PLTU Mulut Tambang Sumsel 9-10 masing-masing senilai USD 1,6 miliar dan USD 780,8 juta);
  11.  Pembangunan interkoneksi listrik Jawa-Sumatera 500 kV (USD 2,12 miliar);
  12.  PLTU Pangkalan Susu 2x200  MW (USD 451 juta);
  13.  PLTU Takalar 2x100 MW (USD 294,1 juta);
  14.  Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 (Rp 278,10 triliun);
  15.  Pembangunan Waduk Jatigede (USD 411,6 juta).

Reporter: Petrus Lelyemin
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait