Jokowi Harus Cepat Menaikkan Harga BBM Setelah Dilantik

Pertamina memperkirakan kuota BBM bersubsidi akan habis akhir November
Image title
Oleh
1 September 2014, 18:24
Joko Widodo KATADATA | Arief Kamaludin
Joko Widodo KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Ekonom menilai pemerintahan Jokowi harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober. Karena jika pemerintahan Jokowi tidak langsung menaikkan, maka BBM akan langka sepanjang Desember tahun ini.

Mengacu pada perkiraan PT Pertamina (Persero), dengan pengendalian BBM bersubsidi seperti yang diterapkan pertamina saat ini, kuota BBM bersubsidi akan habis pada November tahun ini. Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga pemerintahannya berakhir bulan Oktober.

(Baca: Selisih Paham Pertamina dan Pemerintah Terkait Penghematan Subsidi BBM)

Ekonom Universitas Airlangga Rudi Purwono mengatakan tidak ada pilihan lain bagi pemerintahan Jokowi untuk langsung menaikkan harga. Karena tidak mungkin lagi merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014.

Advertisement

?Menaikkan BBM bersubsidi memang pahit, tapi lebih pahit lagi kalau tidak ada BBM,? ujarnya kepada Katadata, usai mendiskusikan RAPBN 2015, sebagai masukan untuk pemerintahan Jokowi-JK di Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Senin (1/9).

Menurut Rudi, pemerintah tidak bisa lagi mengeluarkan dana untuk membeli BBM bersubsidi, jika kuota yang ditetapkan pada APBNP 2014 sebesar 46 juta kiloliter sudah habis. Artinya, kemungkinan besar masyarakat hanya bisa membeli BBM nonsubsidi. Masyarakat baru bisa mendapatkan BBM bersubsidi pada awal tahun depan.

Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Tony Prasetiantono memiliki usulan lain. Dia menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan kenaikkan harga BBM bersubsidi sebelum pemerintahannya berakhir. Namun saat mengumumkannya, SBY harus didampingi oleh pemerintahan yang baru.

Hal ini dilakukan agar kebijakan menaikkan BBM merupakan hasil keputusan dari pemerintah yang lama dan yang baru. Sehingga, tidak ada yang merasa terjebak atapun menjebak, seperti pandangan banyak orang. Seperti diketahui, saat ini pendukung Jokowi terus mendesak pemerintahan SBY untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sedangkan SBY menyatakan tidak mungkin mengeluarkan kebijakan tersebut karena tahun lalu baru saja menaikkan harga BBM bersubsidi dan tahun ini sudah menaikkan tarif listrik dan bahan bakar gas.

"Waktu yang baik menaikan BBM pada bulan ini, karena kuota BBM bersubsi akan habis. Tapi sebaiknya pengumuman kenaikan, Pak SBY di dampingi oleh presiden terpilih Joko Widodo," ujar Tony dalam kesempatan yang sama.

(Baca: Kontroversi Harga BBM Akan Untungkan Jokowi)

Reporter: Safrezi Fitra
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait