Politisi PDI-P Minta Presiden Terbitkan Perppu Subsidi BBM

Pengan adanya Perppu maka pemerintah bisa menambah kekurangan anggaran subsidi BBM di dalam APBNP 2014
Image title
Oleh
29 Agustus 2014, 16:34
BBM Subsidi
Arief Kamaludin|KATADATA
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014.

Perppu tersebut untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam APBN-P 2014 yang ditetapkan sebesar 46 kiloliter (kl). Jumlah kuota tersebut diperkirakan tidak akan mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun ini.

?Salah satu langkah penting adalah mengeluarkan Perppu agar volume BBM bersubsidi dapat ditambah. Sebelum bicarakan harga naik atau tidak, hal terpenting adalah volume BBM bersubsidi dapat ditambah lebih dahulu,? ujar Dolfie OFP, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, saat dihubungi Katadata, Jumat (29/8).

Dia mengatakan, dengan adanya Perppu maka pemerintah bisa menambah kekurangan anggaran subsidi BBM di dalam APBN-P 2014. Apalagi Presiden Yudhoyono sudah berjanji tidak akan memberatkan pemerintahan mendatang.

?Adalah tidak pas apabila pemerintahan yang akan datang harus mencarikan pendanaan untuk menjalankan program-program pemerintahan sebelumnya,? tutur Dolfie.

PT Pertamina (Persero) sebetulnya sudah berupaya menanggulangi kelebihan kuota BBM bersubsidi pada 18-26 Agustus lalu. Aksi korporasi tersebut supaya perseroan tidak disalahkan jika terjadi kuota BBM bersubsidi melewati batas yang ditetapkan dalam APBN-P 2014.

Akan tetapi langkah Pertamina tersebut memunculkan kepanikan masyarakat akibat terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di beberapa daerah. Pemerintah lantas menjamin akan mengambil tanggung jawab jika kuota melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 46 juta kl.

Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan, menilai penerbitan Perppu hanya akan menimbulkan perselisihan dan perdebatan baru yang nantinya akan menambah keruh suasana. Menurut dia, langkah Pertamina melakukan penjatahan sebenarnya sudah baik dan hanya memerlukan sistem pejatahan yang lebih tepat.

?Ada ruang untuk perbaikan. Bukan sekadar menuntut kuotanya ditambah, kan tidak bisa. Itu kan amanat undang-undang. Jadi kita harus main di koridor itu,? tutur Bambang yang juga anggota Dewan Komisaris Pertamina itu.

Dia menilai, kebijakan terkait BBM bersubsidi perlu diambil secepatnya sebelum periode anggaran 2014 selesai sehingga bisa membantu ketahanan anggaran pada tahun 2015 nanti.

?Bukan saja membantu yang 2015 tetapi juga untuk membantu anggaran tahun 2014 ini,? ujarnya.

Reporter: Petrus Lelyemin
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait