Arab Saudi dan Venezuela pun Mengeluhkan Subsidi BBM

Cadangan minyak terbukti Arab Saudi dan Venezuela mencapai di atas 250 miliar barel atau 70 kali lipat dari cadangan milikIndonesia
Image title
Oleh
28 Agustus 2014, 17:01
Pertamina
Donang Wahyu|KATADATA
KATADATA | Donang Wahyu

KATADATA ? Harga bahan bakar minyak (BBM) Indonesia merupakan salah satu yang termurah di dunia. Padahal sejak 2005, status Indonesia adalah pengimpor minyak bersih sehingga memutuskan keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada 2008.

Saat ini produksi minyak Indonesia berkisar 800 ribuan barel per hari, sementara konsumsinya justru melonjak hingga sekitar 1,4 juta barel per hari. Impor minyak yang meningkat ini semakin membebani tatkala harga minyak meroket ditambah nilai tukar rupiah yang melemah.

Alhasil, selisih harga ini membuat beban subsidi membengkak. Dalam RAPBN 2015, alokasi subsidi BBM mencapai Rp 291,1 triliun. Jumlah ini naik 18 persen dari APBN-P 2014 sebesar Rp 246,5 triliun. Hal ini yang kemudian mendorong presiden terpilih Joko Widodo mewacanakan kenaikan harga BBM.

Persoalannya, alokasi subsidi BBM yang tinggi menyebabkan ruang fiskal dalam APBN 2015 terbatas. Kondisi ini membuat Jokowi, panggilan akrabnya, sulit merealisasikan sejumlah program unggulan jika harga BBM tidak dinaikkan.

Beberapa program yang direncanakan Jokowi misalnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Demikian pula ingin menciptakan poros maritim dengan ide membangun tol laut, meningkatkan kapasitas pertanian, serta program infrastruktur lainnya.

Persoalan subsidi sebetulnya tidak hanya menghantui Indonesia, tetapi juga negara-negara produsen minyak seperti Arab Saudi dan Venezuela. Kedua negara ini merupakan negeri paling kaya minyak. Berdasarkan data OPEC, cadangan minyak terbukti mereka mencapai di atas 250 miliar barel atau 70 kali lipat dari cadangan yang dimiliki Indonesia.

Menurut catatan Bloomberg, harga BBM di Venezuela hanya sebesar 1 sen dolar AS atau sekitar Rp 116 per liter. Murahnya harga BBM di sana merupakan peninggalan kebijakan populis Presiden Hugo Chaves yang membuat penggantinya Nicolas Maduro kesulitan melakukan perubahan. Adapun jika tidak melakukan reformasi perekonomian Venezuela mendapatkan tekanan berat.

Persoalannya meski memiliki cadangan terbesar (298 miliar barel per hari), produksi minyak Venezuela hanya 2,8 juta barel per hari. Ini disebabkan kebijakan Chaves yang menasionalisasi perusahaan minyak asing menyebabkan investasi di sektor migas di negara itu turun. International Energy Agency (IEA) memperkirakan produksi minyak Venezuela akan turun menjadi 1,3 juta-1,4 juta barel per hari pada 2020.

Sementara rata-rata konsumsi BBM Venezuela mencapai 800 ribu barel per hari. Berdasarkan perhitungan IEA, dalam setahun karena tidak menjual BBM dengan harga pasar, rata-rata subsidi yang ditanggung PDVSA mencapai US$ 20 miliar. Hal ini, seperti dikutip dari Forbes, menggelembungkan utang perusahaan minyak tersebut dari US$ 15,5 miliar pada 2008 menjadi US$ 43 miliar pada akhir 2013.

China merupakan kreditor terbesar Venezuela yang sejak 2007 sudah memberikan utang sebesar US$ 50 miliar. Sebagai bayarannya, Venezuela mengirimkan minyak sebesar 300 ribu barel per hari ke China.

Hal ini bukan saja membuat cadangan minyak siap jual PDVSA turun hingga 1,4 juta barel per hari. Negara-negara sekutu Venezuela di Amerika Latin dan Karibia yang selama ini mendapatkan bantuan minyak pun khawatir. Persoalannya kiriman minyak murah warisan Hugo Chaves menjadi berkurang.

Situasi ini sebetulnya sudah disadari oleh Maduro. Pada akhir tahun lalu dia mengatakan, menaikkan harga BBM secara bertahap bisa membantu pemerintah untuk memerangi kemiskinan, membangun rumah dan sekolah, serta melaksanakan banyak proyek sosial. Apalagi harga yang murah telah menyebabkan penyelundupan BBM ke negeri tetangganya, Kolumbia.  

Persoalan serupa juga dihadapi Arab Saudi. Pemilik cadangan minyak terbukti terbesar kedua (266 miliar barel per hari) itu menjual BBM seharga 12 sen dolar AS atau sekitar Rp 1.400 per liter. Dengan harga di bawah pasar tersebut, Arab Saudi mesti menanggung subsidi hingga US$ 47 miliar.

Mohammed al-Jasser, Menteri Ekonomi dan Perencanaan Arab Saudi, seperti dikutip Financial Times mengatakan pemerintah berusaha untuk mengurangi subsidi yang membebani keuangan negara. Alasannya, subsidi tidak adil karena hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya.

?Ini telah menjadi isu yang penting, sebagaimana subsidi telah semakin mendistorsi perekonomian kami,? kata dia dalam sebuah konferensi di Riyadh, Mei tahun lalu. ?Ini adalah sesuatu yang kami coba benahi.?  

Konsumsi minyak pun amat boros. Menurut kalkulasi IEA, konsumsi minyak per kapita Arab Saudi mencapai 35 barel setahun. Padahal, Amerika Serikat cuma 9 barel dan Jepang 5 barel. Arab Saudi juga menduduki peringkat keenam negara dengan konsumsi minyak terbesar di dunia. Padahal, jumlah penduduknya tidak sampai 30 juta.

Badan Atom dan Energi Terbarukan King Abdullah memperingatkan, jika pola konsumsi Arab Saudi tidak berubah, maka pada 2028 tingkat konsumsinya bakal meningkat hampir tiga kali lipat. Melihat tren itu, laporan yang dilansir Citigroup, Inc. bahkan menyebutkan, Arab Saudi pada 2030 sudah akan menjadi net oil importer.

Reporter: Aria W. Yudhistira
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait