Jokowi Didorong Bentuk Kabinet Ramping

Indonesia perlu belajar dari negaranegara yang besaran PDBlebih dari US 1 triliun yang memiliki kabinet yang lebih ringkas
Image title
Oleh
27 Agustus 2014, 09:13
Jokowi & JK KATADATA | Arief Kamaludin
Jokowi & JK KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Presiden terpilih Joko Widodo diharapkan dapat membentuk postur kabinet yang efisien. Kabinet seharusnya tidak menjadi sumber rezeki untuk birokrasi maupun politisi.

Christianto Wibisono, Ketua Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), mengatakan dengan kabinet yang ramping maka akan dapat lebih mudah mendayagunakan kekuatan non-pemerintah.

?Anggaran yang mencapai Rp2.020 triliun itu harus mampu memfasilitasi dan memobilisasi kekuatan yang Rp8.000 triliun di luar ini agar dapat berjalan lebih cepat,? tutur dia di Jakarta, Selasa (27/8).

Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang besaran produk domestik bruto (PDB) lebih dari US$ 1 triliun yang memiliki kabinet yang lebih ringkas.

?PDB Indonesia Incorporated pada 2015 akan  menembus US$ 1 triliun. Negara yang kekuatan ekonominya besar memiliki kabinet berisi sekitar 15 sampai 19 orang, di bawah 20 orang,? ujar dia.

PDBI mengusulkan jumlah menteri di bawah administrasi Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, cukup 18 orang. Mereka akan mengisi pos Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, Pertahanan, Hukum dan HAM, Keuangan, Perekonomian, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam, Perhubungan, Pekerjaan Umum, Pendidikan dan Ristek, Agama, Maritim, Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, Pendayaguanaan Aset Nasional, Sumber Daya Manusia, serta Kementerian Sekretaris Negara.

Hendrawan Supratikno, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, mengusulkan agar postur kabinet Jokowi tetap menggunakan format yang sudah digunakan pada pemerintahan sebelumnya yang terdiri dari 34 kementerian.

?Ini berdasarkan apa yang tertuang dalam pasal 17 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009. Jadi ada di aturannya,? tutur Hendrawan.

Menurut dia, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kabinet tersebut. Ini disebabkan adanya risiko politik dari partai-partai politik dalam proses pemilihan presiden.

?Belum lagi soal representasi kebhinekaan kita, beban biaya administrasi yang harus dibutuhkan, serta efisiensi dan efektivitas komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi,? ujarnya.

Dia menjelaskan, arsitektur ideal birokrasi ke depannya akan lebih dimungkinkan apabila setiap kementerian diberi kesempatan melakukan reformasi internal lebih dulu sambil bergerak mencari bentuk yang tepat.

Andi Widjajanto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, mengatakan jika dari sisi anggaran 2015 tidak memungkinkan untuk melakukan restrukturisasi kementerian, maka proses tersebut dapat berjalan dalam jangka waktu 6 bulan sampai satu tahun ke depan. Hal ini hingga mencapai posisi ideal kebinet yang diharapkan.

?Dari awal sudah ditegaskan sebisa mungkin hindari keruwetan restrukturisasi. Jadi proses restrukturisasi dapat berjalan hingga ke posisi ideal,? tutur Andi.

Dia mengatakan, pertimbangan ramping tidaknya kabinet di pemerintahan baru nanti tidak menjadi faktor utama dalam penyiapan kabinet yang tengah dilakukan tim transisi. Hingga saat ini Tim Transisi Jokowi-JK telah menyiapkan empat opsi bagi presiden terpilih untuk menentukan format kabinetnya.

Opsi pertama dengan jumlah 34 kementerian atau sama dengan pemerintahan sebelumnya. Kedua dengan jumlah 27 kementerian. Ketiga, dengan jumlah 20 atau 24 kementarian. ?Sedangkan opsi keempat masih dibahas,? tuturnya.

Reporter: Petrus Lelyemin
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait