Keberanian Jokowi Melakukan Reformasi Fiskal Ditunggu
KATADATA ? Kebutuhan ruang fiskal yang diperlukan administrasi Joko Widodo untuk memenuhi program-programnya pada 2015 mencapai Rp 268 triliun. Keberanian Jokowi, panggilan akrabnya, untuk melakukan reformasi anggaran ditunggu.
?Dari sembilan program yang diinginkan Pak Jokowi, kami harus mencari celah ruang fiskal antara Rp 145 triliun-Rp 268 triliun per tahun, di luar yang ada sekarang,? kata Andi Widjajanto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, di Rumah Transisi, Jakarta, Senin (25/8).
Salah satu langkah jangka pendek yang disiapkan Tim Transaksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah opsi menaikkan harga bahan bakar minyak(BBM) bersubsidi. Selain itu, tim juga masih menghitung nilai penghematan dari efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan negara.
?Masih diperhitungkan sejauh mana dampaknya. Kami juga pikirkan dari sisi penggabungan fungsi penerimaan negara seperti pajak dan bea cukai,? ujarnya.
Andi mengatakan, sampai saat ini Tim Transisi mengalkulasi ada sekitar Rp 450 triliun dari rencana kerja pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang masih bisa dimodifikasi oleh pemerintahan baru.
Dalam RAPBN 2015, alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.379,9 triliun dengan alokasi terbesar dipakai untuk fungsi pelayanan umum yakni Rp 939,5 triliun atau 68,1 persen. Fungsi pelayanan umum ini termasuk meliputi subsidi, belanja pegawai, hingga program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dari alokasi tersebut, anggaran subsidi energi mencapai Rp 363,5 triliun atau 26 persen dari belanja pemerintah pusat. Jumlah itu lebih besar dari alokasi dana pendidikan yang hanya Rp 119,5 triliun atau 8,7 persen dari total belanja pemerintah pusat. Termasuk alokasi dana fungsi kesehatan yang cuma Rp 20,7 triliun atau 1,5 persen dari total belanja.
