Keberanian Jokowi Melakukan Reformasi Fiskal Ditunggu

Anggaran yang ada membuat Jokowi kesulitan merealisasikan programprogramnya
Image title
Oleh
25 Agustus 2014, 17:47
Joko Widodo KATADATA | Arief Kamaludin
Joko Widodo KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Kebutuhan ruang fiskal yang diperlukan administrasi Joko Widodo untuk memenuhi program-programnya pada 2015 mencapai Rp 268 triliun. Keberanian Jokowi, panggilan akrabnya, untuk melakukan reformasi anggaran ditunggu.

?Dari sembilan program yang diinginkan Pak Jokowi, kami harus mencari celah ruang fiskal antara Rp 145 triliun-Rp 268 triliun per tahun, di luar yang ada sekarang,? kata Andi Widjajanto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, di Rumah Transisi, Jakarta, Senin (25/8).

Salah satu langkah jangka pendek yang disiapkan Tim Transaksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah opsi menaikkan harga bahan bakar minyak(BBM) bersubsidi. Selain itu, tim juga masih menghitung nilai penghematan dari efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan negara.

 ?Masih diperhitungkan sejauh mana dampaknya. Kami juga pikirkan dari sisi penggabungan fungsi penerimaan negara seperti pajak dan bea cukai,? ujarnya.

Andi mengatakan, sampai saat ini Tim Transisi mengalkulasi ada sekitar Rp 450 triliun dari rencana kerja pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang masih bisa dimodifikasi oleh pemerintahan baru.

Dalam RAPBN 2015, alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.379,9 triliun dengan alokasi terbesar dipakai untuk fungsi pelayanan umum yakni Rp 939,5 triliun atau 68,1 persen. Fungsi pelayanan umum ini termasuk meliputi subsidi, belanja pegawai, hingga program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dari alokasi tersebut, anggaran subsidi energi mencapai Rp 363,5 triliun atau 26 persen dari belanja pemerintah pusat. Jumlah itu lebih besar dari alokasi dana pendidikan yang hanya Rp 119,5 triliun atau 8,7 persen dari total belanja pemerintah pusat. Termasuk alokasi dana fungsi kesehatan yang cuma Rp 20,7 triliun atau 1,5 persen dari total belanja.

Destry Damayanti, Kepala Ekonom Bank Mandiri, mengatakan mau tak mau pemerintahan yang baru mesti melakukan reformasi anggaran. Apalagi, ruang fiskal yang tersedia bagi pemerintahan Jokowi hanya sekitar Rp 23 triliun.

Anggaran ini tidak memungkinkan pemerintahan baru untuk merealisasikan program-program besarnya, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan pelabuhan, pemberdayaan pertanian, dan sebagainya.

?Sangat tidak mungkin program-program tersebut dapat tercapai. Keberanian Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk melakukan reformasi RAPBN 2015 menjadi sangat penting dan dinanti semua pihak,? kata Destry seperti dikutip dari Majalah Tempo.

Anton H Gunawan, ekonom Universitas Indonesia, mengatakan sejumlah program utama yang disiapkan Jokowi sebetulnya sudah ada dalam program pemerintahan sekarang. Namun perlu ada realokasi anggaran yang tepat dan akurat untuk memperkuat program-program tersebut.  ?Beberapa saja kan belum bisa terserap dengan baik,? kata dia.

Menurut dia, sempitnya ruang fiskal yang tersedia bagi administrasi Jokowi membuatnya kesulitan untuk merealisasikan berbagai program pembangunananya. Meski begitu, dengan reformasi mendasar dari sisi penerimaan dan ketepatan dalam realokasi pengeluaran termasuk anggaran subsidi, pemerintah baru diyakini mampu memenuhi kebutuhan anggarannya.

Reporter: Petrus Lelyemin
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait