Kenaikan Harga BBM Hanya Salah Satu Opsi

Jokowi memberikan sinyal akan menaikkan harga BBM karena ruang fiskal dalam APBN sudah tidak memungkinkan
Image title
Oleh
25 Agustus 2014, 10:53
BBM Subsidi KATADATA | Arief Kamaludin
BBM Subsidi KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan salah satu opsi yang disiapkan PDI-P. Partai pendukung presiden terpilih Joko Widodo tersebut juga menyiapkan opsi upaya peningkatan penerimaan negara melalui e-Tax dan efisiensi belanja melalui e-Proc.

"Harga BBM tidak harus naik. Masih ada solusi kreatif lainnya yang bisa dilakukan selain harus melakukan kebijakan itu," kata Hendrawan Supratikno, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, saat dihubungi Katadata.

Dia mengatakan, upaya tersebut telah dipersiapkan PDI-P dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

Keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi bukan langkah yang gampang dilakukan. Persoalannya, banyak yang mesti dipersiapkan sebelum menelurkan kebijakan tersebut. Misalnya, menyiapkan prakondisi sehingga kebijakan menaikkan harga BBM tidak menimbulkan dampak kepada masyarakat kecil.

Hal itulah, kata Hendrawan, partainya menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PDI-P menilai pemerintahan SBY kurang menyiapkan prakondisi sebelum menaikkan harga BBM.

"Kami melihat ada ketidakefisienan yang tidak dipenuhi dalam kaitan dengan BBM. Misalnya impor yang diduga di-mark up, ekspor yang salah hitung. Cost recovery yang naik ketika lifting-nya turun," tutur Hendrawan.

Presiden terpilih Joko Widodo memberikan sinyal untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan akan tidak terhindarkan karena kondisi ruang fiskal dalam APBN sudah tidak memungkinkan. Saat ini, timnya masih melakukan kalkulasi terhadap besaran subsidi tersebut.

?Kami akan geser ke sektor produkstif, seperti pupuk petani, solar, kapal nelayan, UMKM, dan sektor produktif lain,? kata dia seperti dikutip Vivanews.

Hasto Kristiyanto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang layak dilakukan dilihat dari sisi efektivitas dan ketahanan anggaran negara. Apalagi, penerimaan bersih minyak dan gas (migas) mencapai negatif Rp 7,6 triliun pada 2014. Jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi negatif Rp 49,9 triliun pada 2015.

?Jadi sebenarnya sejak awal tahun ini (harga BBM) sudah harus dinaikkan," ujarnya.

Dia berharap proses pembahasan RAPBN 2015 antara pemerintah dengan DPR dapat berlangsung lancar dan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Tim Transisi tetap menyiapkan secara rinci perubahan terhadap APBN 2015 jika memang diperlukan.

Petrus Lelyemin

Reporter: Redaksi
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait