DPD Ragukan Independensi Calon Anggota BPK dari Politisi

Beberapa calon anggota berasal dari politisi yang gagal dalam pemilu legislatif lalu
Image title
Oleh
21 Agustus 2014, 12:05
Ali Masykur Musa KATADATA|Arief Kamaludin
Ali Masykur Musa KATADATA|Arief Kamaludin
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ?  Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) meragukan independensi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berasal dari politisi. Pertanyaan itu diajukan beberapa anggota dari Komite IV DPD pada saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota BPK.

Ada delapan politisi ikut mendaftar calon anggota BPK. Salah satunya Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis. Harry dicecar mengenai komitmen independensi jika ia terpilih sebagai anggota BPK. (Baca: Politisi Berebut Posisi Anggota BPK)

Senator dari Nusa Tenggara Barat, Abdul Muhyi Abidin salah satunya yang meragukan anggota BPK yang berasal dari politisi bisa independen dalam melakukan audit. Apalagi karier politik Harry Azhar yang selama 10 tahun menjadi anggota DPR memiliki ikatan dengan sesama anggota politisi atau ikatan partai. Senator asal Nusa Tenggara Timur, Sarah Lery Mboeik mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan.

Menanggapi hal itu, Harry Azhar menjelaskan ia akan bersikap profesional meski adanya intervensi dari luar terutama audit investigasi. Ia mengusulkan agar audit investigasi harus diputuskan dalam sidang badan BPK. Politisi dari Kepulauan Riau itu memastikan jika nantinya terbukti tidak independen dalam melakukan audit atau terlibat dalam kegiatan politik praktis, agar disidang dalam Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK. "Majelis kehormatan memiliki kewenangan untuk memecat. Saya siap menghadapi itu," ujarnya.

Pertanyaan independensi calon anggota BPK yang berasal dari politisi juga diajukan kepada anggota Komisi XI Achsanul Qosasi. Politisi dari Partai Demokrat itu mengatakan independensi memang menjadi roh BPK. Sehingga begitu menjadi anggota BPK, ia harus lepas dari kepentingan partai politik. Meski dalam aturannya, tidak ada larangan anggota partai mencalonkan diri menjadi anggota BPK. "Sepanjang profesional, saya bisa independen. Karena dari awal saya memang seorang bankir dan profesional," ujarnya.

Achsanul berpendapat aturan BPK perlu diamandemen. Alasannya UU BPK saat ini dianggap tidak adil karena memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk mencalonkan diri menjadi anggota BPK. Seharusnya, lanjut dia, kesempatan yang lebih luas diberikan kepada internal BPK. "Mestinya diberikan kesempatan eselon satu BPK untuk menjadi anggota BPK," ujar Achsanul.

Dalam seleksi calon anggota BPK, sebanyak delapan politisi baik berasal anggota DPR dan DPD mencalonkan diri. Mayoritas merupakan politisi yang gagal menjadi calon anggota DPR dalam pemilihan legislatif April lalu. Dari delapan anggota itu, empat berasal dari Komisi keuangan dan perbankan (Komisi XI), yaitu Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis (Partai Golkar), Timo Pangerang (Partai Demokrat). Dua anggota lainnya yaitu Achsanul Qosasi (Partai Demokrat) dan Sadar Subagyo (Partai Gerindra).

Anggota lainnya yang mendaftar yaitu yaitu anggota Komisi VII Nur Yasin (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) dan anggota Komisi VII Mohamad Aly Yahya (Fraksi Golkar). Enam orang di atas merupakan calon legislatif yang tidak lolos menjadi anggota legislatif periode 2014-2019.  Sisanya, dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Zulbahri dan Hasbi Anshory.

Munculnya kembali nama-nama politisi dalam calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikhawatirkan mempengaruhi independensi BPK dalam melakukan audit. Beberapa calon anggota berasal dari politisi yang gagal dalam pemilu legislatif lalu.

"BPK ini harus steril. Ini lembaga sensitif seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jangan BPK dijadikan lembaga penampungan pensiunan politisi," ujar ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri kepada Katadata (12/08). (Baca: BPK Jangan Jadi Tempat Penampungan Pensiunan Politisi)

Reporter: Rikawati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait