Investor Jepang Keluhkan Infrastruktur dan Logistik

Pengembangan sistem logistik nasional merupakan salah satu fokus pembangunan ekonomi Jokowi
Image title
Oleh
21 Agustus 2014, 10:33
Infrastruktur
Donang Wahyu|KATADATA
KATADATA | Donang Wahyu

KATADATA ? Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan, investor Jepang mengeluhkan keterbatasan infrastruktur dan lemahnya sistem logistik di Indonesia. Persoalan ini menjadi tantangan bagi pemerintahan baru mendatang.

?Investasi Jepang di Indonesia itu bisa dikatakan berjangkauan menengah dan panjang. Mereka tidak melihatnya dalam perspektif satu tahun naik, satu tahun turun. Tapi apakah akan betul-betul bisa naik,? tutur Mahendra di Jakarta, Rabu (20/8).

Mahendra optimistis investasi Jepang ke Indonesia akan terus meningkat. Namun, hal itu mesti didukung infrastruktur, sistem logistik, serta penyederhanaan perizinan. ?Tapi apakan akan melonjak drastis nanti, itu tergantung,? ujarnya.

Berdasarkan data BKPM, sepanjang semester I-2014, realisasi investasi modal asal Jepang telah mencapai sekitar US$ 1,54 miliar dengan jumlah proyek mencapai sekitar 626 proyek. Investasi Jepang tercatat terus meningkat sejak 2010 silam. Pencapaian tahun lalu saja investasi Jepang menyentuh angka US$ 4,72 miliar.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kritiyanto menyatakan, pengembangan sistem logistik nasional merupakan salah satu fokus pembangunan ekonomi nasional terkait kelancaran arus barang dan transportasi. ?Sistem logistik nasional kita yang didukung dengan sistem transportasi barang yang efisien,? ujarnya.

Sebelumnya Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Bidang Transportasi dan Infrastruktur Akbar Faisal mengatakan kebutuhan anggaran pemerintahan Jokowi untuk membiayai program infrastruktur, mencapai Rp 6.500 triliun. Nilai tersebut adalah kebutuhan anggaran untuk lima tahun masa pemerintahan mendatang.

Jika dirata-ratakan, setiap tahun kebutuhan anggaran infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK mencapai Rp 1.300 triliun. Jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan anggaran infrastruktur pemerintahan saat ini.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total anggaran infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 hanya Rp 184,3 triliun. Sementara anggaran infrastruktur dalam APBN-P 2014 mencapai Rp 206,6 triliun.

Petrus Lelyemin

Reporter: Redaksi
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait