Fit and Proper Test, Independensi Ali Masykur Musa Dipertanyakan

Ali Masykur juga ditanya tuduhan adanya jual beli opini wajar tanpa pengecualian WTP
Image title
Oleh
20 Agustus 2014, 18:13
Ali Masykur Musa KATADATA|Arief Kamaludin
Ali Masykur Musa KATADATA|Arief Kamaludin
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ?  Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan independensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada anggota BPK Ali Masykur Musa. Anggota IV BPK itu juga ditanya tuduhan jual beli opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan daerah atau kementerian/lembaga.

Pertanyaan itu diajukan pada saat fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon anggota BPK yang digelar sejak 18 Agustus 2014. Anggota DPD dari Nusa Tenggara Barat, Abdul Muhyi Abidin mengatakan selama fit and proper test tiga hari digelar, sekitar 34 calon menyinggung mengenai independensi BPK. Ia bertanya apa yang mempengaruhi munculnya independensi BPK yang kini diragukan. 

Ali Masykur menjelaskan hingga kini BPK tetap independen dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor. Menurut dia sejauh ini tidak ada pihak yang bisa melakukan intervensi hasil audit yang dilakukan BPK. "Saya rasa BPK tetap independen," ujarnya di Gedung DPD, Jakarta, Rabu 20 Agustus 2014.

Wakil Ketua Komite IV DPD Litha Brent juga mempertanyakan indepensi BPK terkait adanya tuduhan jual beli opini WTP. Ali Masykur membantah tuduhan tersebut. Alasannya berdasarkan kinerja BPK dari 2008-2012,  hanya 12 persen lembaga keuangan daerah maupun kementerian dan lembaga memperoleh opini WTP. BPK lebih banyak memberikan opini disclaimer, yang mencapai 19 persen. 

Litha mengatakan pertanyaan tersebut berdasarkan pandangan dan makalah yang dibuat beberapa calon anggota BPK yang melakukan uji kelayakan. Beberapa calon yang di tes menyampaikan adanya jual beli opini WTP oleh BPK. "Itu yang mereka (calon anggota BPK yang mendaftar) yang rasakan. Karena mereka banyak berasal dari BPK, yang keluar karena berbeda pendapat dengan internal BPK," ujar dia.

Menurut dia selain keterangan adanya jual beli WTP, para calon anggota BPK ini juga mengatakan zaman kepemimpinan Anwar Nasution dinilai transparan dalam melakukan audit. "Karena sebelum pak Rizal Djalil, Ketua BPK (Hadi Poernomo) juga dituduh terlibat korupsi," tuturnya.

Pertanyaan mengenai tuduhan praktik jual beli opini WTP itu juga muncul pada saat Ketua BPK Rizal Djalil menjalani uji kelayakan, Selasa 19 Agustus 2014. Rizal Djalil juga kembali mendaftar menjadi anggota BPK. (Baca: Ketua BPK Dicecar Tuduhan Jual Beli Opini WTP)

Reporter: Rikawati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait