Chairul Tanjung: Izin Usaha UMKM Akan Dipermudah

UMKM akan dipermudah mendapatkan akses ke perbankan
Image title
Oleh
20 Agustus 2014, 17:29
UMKM
Donang Wahyu | Katadata
KATADATA | Donang Wahyu

KATADATA ? Pemerintah segera mengeluarkan peraturan presiden terkait penyederhanaan perizinan serta perlindungan dan kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada awal September nanti. Aturan tersebut nantinya akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi UMKM di seluruh Tanah Air.

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, dengan adanya aturan tersebut UMKM akan mendapat pendampingan dari institusi terkait. Di samping pula mendapat kemudahan akses ke perbankan.

?Selama ini susah akses ke bank. Dengan izin ini, usaha mikro bisa langsung buka account, bisa akses kredit, misalnya KUR yang diinisiasi perbankan atau lembaga keuangan non-bank,? tutur Chairul di Jakarta (20/8).

Adapun khusus untuk skala usaha mikro, proses perizinannya akan bebas pungutan dan hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk mendapatkan selembar surat izin. Bahkan bagi usaha mikro yang telah terdaftar akan dibebaskan dari pungutan retribusi oleh pemerintah daerah.

?Izin nanti dikeluarkan di tingkat kecamatan dan di daerah tertentu bisa dilimpahkan ke kelurahan. Tidak dikenakan biaya karena seluruh biaya dibebankan ke APBN dan APBD,? kata Chairul.

Sedangkan untuk usaha berskala kecil dan menengah proses perizinannya dikeluarkan di level kabupaten/kota dan harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jenis usaha kecil dan menengah dengan omzet mencapai Rp 4,8 miliar per tahun dan di atasnya diharuskan membayar pajak 1 persen dari besaran omzet tahunannya itu.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditunjuk untuk melakukan penyederhanaan proses perizinan yang melibatkan lintas sektoral antar-kementerian/ lembaga. Menurut Chairul, selama ini proses perizinan usaha memakan waktu panjang.

Dia mencontohkan di sektor perkebunan membutuhkan 886 hari, dan itu pun belum termasuk pembebasan lahan. Kemudian sektor industri yang butuh sekitar 794 hari dan sektor perhubungan  yakni izin operasi terminal khusus, membutuhkan 744 hari.

?Kami putuskan untuk tunjuk Kepala BKPM melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, supaya bisa dicapai kesepakatan untuk simplifikasi masalah. Waktu pembuatan izinnya kami targetkan bisa lebih cepat 4-6 bulan,? ujarnya.

Kepala BKPM Mahendra Siregar menjelaskan, proses perizinan yang selama ini sebetulnya telah berjalan cukup lancar dan sederhana, baik di tingkat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maupun di pemerintah daerah. Namun, dalam proses perizinan sektoral masih terjadi tumpang tindih izin di tingkat kementerian/ lembaga.

?Kami akan bahas dengan menteri dan kepala lembaga, terkait langkah yang dapat dilakukan untuk menyederhanakan, maupun juga mungkin menghilangkan izin yang sudah dianggap kurang relevan lagi,? tutur Mahendra.

Pemerintah, kata dia, merencanakan proses pengurusan perizinan usaha hanya akan terpusat pada satu lembaga atau pusat pelayanan. Hal ini dimaksudkan agar dapat berlangsung lebih cepat dan sederhana.

Mahendra mengatakan, perubahan tersebut paling mungkin ditempuh oleh pemerintahan baru nantinya. ?Tujuan pertama adalah perbaikan pelayanan dan kualitas pelayanan itu. Setelah diberikan kewenangan, disimplifikasi baru di online,? ujarnya.

Petrus Lelyemin

Reporter: Redaksi
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait