Direksi BUMN Harus Tangguh Hadapi Intervensi

Ada kepentingan lainnya seperti pemerintah DPR dan lainlain Jadi mesti pintarpintar
Image title
Oleh
19 Agustus 2014, 18:10
BUMN.jpg
Arief Kamaludin | KATADATA
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Syarat menjadi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan sekadar berasal dari kalangan profesional. Pejabat di BUMN mesti luwes dan tangguh dalam menghadapi tekanan dari pihak luar.

?Jadi direksi BUMN itu nggak gampang. Kalau istilah saya, berani nggak setop intervensi dari luar? Kalau nggak bisa mendingan mengundurkan diri,? kata RJ Lino, Direktur Utama PT Pelindo II, di Jakarta, Selasa (19/8).

Lino menceritakan, ada banyak tekanan yang ia terima selama menjadi Direktur Utama Pelindo II. Terlebih dalam upayanya membenahi Pelabuhan Tanjung Priok pada saat ini.

?Priok itu macet bukan karena pelabuhan. Tapi karena ada banyak perusahaan besar yang terlibat. Makanya perlu keberanian untuk menyetop intervensi itu,? tuturnya.

Terkait pengunduran diri Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama Pertamina, Lino menilai Karen sebagai sosok yang baik. Namun, hal itu tidak cukup. ?Pokoknya direksi BUMN itu harus berani. Setiap orang ada limit-nya. Saya nggak tahu sudah sampai mana (limit) orangnya (Karen),? papar Lino.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Gatot Suwondo mengatakan, direksi BUMN mesti pintar-pintar membawa diri. Persoalannya, yang perlu diatur oleh direksi bukan hanya karyawan dan para pemangku kepentingan (stakeholder). ?Ada kepentingan lainnya, seperti pemerintah, DPR, dan lain-lain. Jadi mesti pintar-pintar,? ujarnya.

Lin Che Wei, pendiri Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), mengatakan beban direksi BUMN semakin berat karena kurangnya koordinasi di antara para pemangku kepentingan, terutama di dalam pemerintahan.

Dia menjelaskan, ada tiga kementerian yang selalu berhubungan dengan BUMN, yakni Kementerian Keuangan yang mengatur anggaran, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, dan kementerian teknis. ?Kadang kalau ada perdebatan di antara ketiganya yang juga memberi tekanan ke direksi BUMN,? terang Lin Che Wei, yang juga mantan Direktur Utama Danareksa pada 2005-2007.

Di luar pemerintah, BUMN pun harus berhubungan dengan berbagai pihak seperti yudikatif, legislatif, ataupun pemerintah daerah. ?Selain regulator, juga ada berhubungan dengan pemda yang punya kepentingan di situ. Ada juga DPR, atau pengadilan juga. Jadi banyak tekanannya,? kata dia.

Meski demikian, Lin Che Wei mengatakan, tidak semua BUMN mengalami nasib yang sama seperti Pertamina karena tergantung pada aturan yang mengikat perusahaan pelat merah tersebut. ?Misalnya Telkom, aturannya jelas sehingga bisa berkembang. Tapi kalau perusahaan oil and gas itu nggak jelas, makanya sulit berkembang.?

Menurutnya, koordinasi yang intens dan jelas perlu dilakukan agar bisa dipahami antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Reporter: Desy Setyowati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait