Pemerintah Perlu Naikkan Harga BBM Bersubsidi
KATADATA ? Sejumlah pengamat menilai pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perlu menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini harus segera dilakukan, untuk mencegah jurang defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan agar tidak terlalu besar.
Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) baru saja mengumumkan defisit transaksi berjalan pada kuartal II-2014 mencapai US$ 9,1 milliar atau 4,27 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit ini membengkak hingga dua kali lipat dibandingkan kuartal sebelumnya yang hanya US$ 4,2 miliar, atau 2,1 persen dari PDB. Tingginya defisit ini utamanya disebabkan oleh defisit neraca perdagangan, yang disebabkan oleh tingginya impor minyak.
(Baca: Defisit Transaksi Berjalan Melebar Hingga 4,3 Persen dari PDB)
"Kalau tidak dinaikan (harga BBM bersubsidi) sekarang, akan lebih sulit bagi defisit transaksi berjalan untuk mencapai target," ujar Ali Setiawan, Managing Director Global Markets HSBC Indonesia, dalam paparan publiknya, di Jakarta, Kamis (14/8).
Menurutnya pada kuartal III-2014, neraca perdagangan akan lebih sulit untuk menguat, karena konsumsi masyarakat terus meningkat. Sementara perekonomian China dan India sebagai tujuan ekspor, masih mengalami perlemahan.
Hal senada disampaikan oleh Direktur Institute for Economic and Social Research I Kadek Dian Sutrisna Artha. Dia tidak yakin defisit transaksi berjalan akan mencapai target dibawah 3 persen seperti yang ditargetkan pemerintah, jika pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi.
