OJK Tidak Berwenang Awasi MMM

MMM bukan lembaga jasa keuangan dan bukan merupakan kewenangan OJK
Image title
Oleh
14 Agustus 2014, 12:28
Gedung OJK
Donang Wahyu|KATADATA
KATADATA | Donang Wahyu

KATADATA ? Otoritas Jasa Keuangan, mengaku tidak bisa mengawasi program Program Manusia Membantu Manusia (MMM) Indonesia atau Mavrodi Mondial Moneybox. Karena program MMM dijalankan oleh komunitas keuangan, dan bukan institusi yang menjadi kewenangan OJK.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB OJK Lucky F.A Hadibrata mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi industri keuangan di Indonesia. Industri keuangan atau lembaga jasa keuangan (LJK) ini terdiri dari sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank. 

?Dari hasil penelusuran kami, diperoleh informasi bahwa program MMM merupakan suatu social financial networking dan bukan termasuk cakupan investasi karena tidak ada underlying investasinya,? ujar Lucky dalam keterangannya (13/8).

(Baca: MMM Mengaku Bukan Perusahaan Investasi)

Menurut Lucky OJK hanya mengawasi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang melakukan kegiatan usaha di tiga sektor keuangan, termasuk pemberian izin usaha. Sementara Program MMM Indonesia bukan LJK yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan, sebagaimana yang diatur dan diawasi oleh OJK. Sehingga program MMM Indonesia tidak mendapatkan izin usaha dari OJK. Dengan demikian, OJK tidak mengatur dan tidak mengawasi keberadaan program MMM Indonesia. 

OJK hanya bisa menghimbau agar masyarakat dapat waspada terhadap tawaran investasi atau produk layanan jasa keuangan yang tidak jelas, seperti menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi. Tawaran imbal hasil yang tinggi dan tidak masuk akal, bisa dibandingkan dengan imbal hasil produk jasa keuangan lainnya.

(Baca: Beri Keuntungan 30 Persen, Ini Penjelasan Leader MMM)

Selain itu masyarakat juga diminta agar lebih teliti dalam mempelajari tawaran investasi dengan menyakan kejelasan regulator atau pengawasnya, serta informasi izin usaha dan tanda terdaftar atas produk dan layanannya. 

Berdasarkan catatan OJK, hingga 8 Agustus, sudah ada 28 pertanyaan yang masuk ke OJK terkait MMM. Adapun pertanyaan yang paling banyak disampaikan adalah mengenai aspek legalitas dan apakah program MMM diawasi oleh OJK. 

(Baca: Leader MMM Akui Menggunakan Skema Ponzi)

Meski demikian, belum ada satu pun laporan pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh MMM. Artinya hingga saat ini, tidak ada langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah jika nantinya ada masyarakat yang dirugikan, selain imbauan waspada kepada masyarakat.

Kepala Riset CIMB Securities Erwan Teguh mengatakan pemerintah tidak bisa jika nantinya ada masyarakat yang dirugikan oleh permainan uang seperti MMM. Karena hal ini bisa terjadi akibat pengetahuan masyarakat yang rendah. Seharusnya masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam menginvestasikan uangnya.

?Kalau kejadiannya ada perusahaan muncul tanpa ada izin yang jelas, tapi orang masih beli, (berarti) salah orangnya,? ujarnya.

Reporter: Desy Setyowati, Safrezi Fitra
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait