Tim Transisi Berpotensi Timbulkan Ketegangan Elite Partai

Administrasi Jokowi dipastikan bakal mendapatkan banyak gangguan di parlemen
Image title
Oleh
13 Agustus 2014, 18:01
Katadata
KATADATA
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Pembentukan tim transisi berpotensi menimbulkan ketegangan di antara elite partai koalisi pendukung Joko Widodo. Masing-masing elite berupaya memperoleh posisi di dalam administrasi Jokowi, panggilan akrab Gubernur DKI Jakarta itu.

Dodi Ambardi, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), mengatakan ketegangan timbul lantaran Jokowi ingin membentuk tim kerja yang efisien sehingga perlu cepat dan ramping.

Tapi di sisi lain, elite partai koalisi serta partai yang berharap masuk dalam koalisi menginginkan akomodasi yang lebih luas. ?Saya kira itu akan berdampak di parlemen nanti,? kata Dodi saat dihubungi Katadata, Rabu (13/8).

Menurut Dodi, setidaknya ada dua dampak yang bakal timbul dari pembentukan tim transisi tersebut. Pertama, akan mempengaruhi soliditas koalisi Jokowi. Hal ini karena sebagian elite partai koalisi merasa tidak terwakili dalam tim transisi.

Kedua, pembentukan tim transisi akan menyulitkan Jokowi untuk memperluas basis dukungan di parlemen.  Apalagi koalisi Jokowi minoritas di DPR, sehingga tim transisi bukanlah bagian dari strategi politik untuk menarik dukungan elite partai. ?Jadi untuk urusan politik, Jokowi memerlukan strategi lain,? tuturnya.

Meski begitu, di masyarakat awam pembentukan tim transisi tersebut tidak akan berpengaruh. Hal ini lantaran masyarakat tidak akan mengikuti isu-isu spesifik dan teknis sektoral yang di luar jangkauan.  ?Mereka akan lebih memperhatikan hasil kebijakan Jokowi-JK, bukan tim transisi,? kata Dodi.

(Baca: Tiga Tantangan Jokowi dalam Menyusun Kabinet)

Syamsuddin Haris, peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menuturkan meski koalisi permanen pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak lagi utuh, namun administrasi Jokowi dipastikan bakal mendapatkan banyak gangguan di parlemen. ?Potensi gangguan di DPR sangat tinggi, karena kekuatan Partai Gerindra cukup besar,? kata dia.

Begitu pula, walau Partai Golkar dan Partai Demokrat menyatakan tidak lagi mendukung Prabowo dan memutuskan bergabung dengan koalisi Jokowi. Hal ini tidak serta merta membuat koalisi Jokowi menjadi lebih kuat. Persoalannya, masing-masing partai belum tentu mendapatkan posisi di dalam pemerintahan.

?Kan Jokowi sudah menyatakan tidak akan bagi-bagi kekuasaan. Ini artinya potensi gangguan politik dari DPR tinggi tanpa harus dihubungkan dengan Prabowo,? kata dia.

Belum Berpengaruh

Di sisi lain, kalangan pelaku pasar modal menilai pembentukan tim transisi belum akan berdampak terhadap kinerja bursa saham dan pasar keuangan. Hal ini lantaran kinerja tim transisi belum terlihat, termasuk siapa nama-nama yang akan mengisi posisi di dalam kabinet.

?Saat ini pasar lebih dipengaruhi oleh faktor fundamental perekonomian,? kata Erwan Teguh, Kepala Riset CIMB Securities. ?Sekarang kan banyak suara (isu politik) sehingga orang menunggu bagaimana real­-nya. Jadi kabinetnya siapa, kebijakannya bagaimana??

(Baca: Persepsi Pasar terhadap Pilpres 2014)

Agus Susanto Benzaenuri, analis equity Asia Financial Network, mengatakan pasar menunggu kebijakan yang akan diambil oleh adminstrasi Jokowi. Misalnya, pemangkasan birokrasi dalam perizinan, peningkatan infrastruktur yang salah satunya melalui pembangunan tol laut.

?Justru pasar concern pada bagaimana Jokowi bisa merealisasikan janjinya, terutama memacu pertumbuhan ekonomi 7 persen,? kata dia.

Kendati demikian, dia mengakui, ada kekhawatiran pasar akan latar belakang anggota tim transisi. Meskipun pasar lebih memilih menunggu keputusan Jokowi.

?Memang ada kekhawatiran karena diduga ada sebagian anggota tim transisi yang pernah bermasalah di masa lalu,? ujarnya. ?Namun saya kira hak preogatif ada di Jokowi. Mereka yang di tim transisi kan nggak serta merta jadi menteri.?

Reporter: Desy Setyowati, Aria W. Yudhistira
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait