Pemerintah Tetap Lakukan Kebijakan Pengetatan Fiskal

Sekarang ekonominya mengalami kontraksi karena ruang fiskalnya dipakai untuk subsidi BBM
Image title
Oleh
12 Agustus 2014, 16:09
chatib basri.jpg
KATADATA/ Donang Wahyu
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Ruang fiskal Indonesia diperkirakan masih akan sempit dalam beberapa waktu ke depan. Pemerintah masih menerapkan kebijakan pengetatan fiskal seiring belum pastinya situasi perekonomian global.

Ketidakpastian ekonomi ini terlihat ketika pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan kondisi perekonomiannya yang membaik. Dampaknya, seluruh nilai tukar negara-negara emerging market seperti Brasil, Afrika Selatan, India, Turki, serta Indonesia mengalami depresiasi.

?Jangan lupa Amerika Serikat ada kemungkinan naikkan tingkat suku bunga. Sekarang saja dengan bunga seperti ini pressure di emerging market terjadi,? tutur Menteri Keuangan M Chatib Basri ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (12/8).

Dia menjelaskan, jika The Fed menaikkan suku bunganya, maka aliran modal keluar akan terjadi lebih cepat di negara-negara yang masuk kategori emerging market. Belum lagi, keadaan tersebut bisa diperburuk dengan harga komoditas yang hingga saat ini masih relatif rendah.

Alhasil, akan berdampak terhadap penerimaan pajak karena perpajakan nasional masih terkonsentrasi pada sektor tambang dan perkebunan. ?Makanya saya selalu bilang ke depan itu tantangannya sangat berat. Jadi situasi makronya harus disesuaikan dengan itu,? ujar dia.

Menurut Chatib, untuk mengantisipasi dampak terhadap fiskal tersebut, penting untuk mengurangi belanja negara, termasuk pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan pengurangan anggaran subsidi maka besaran defisit dipastikan akan berkurang, sehingga dapat dilakukan ekspansi fiskal yang selama ini dianggap perlu seperti pada sektor infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

?Sekarang ekonominya mengalami kontraksi karena ruang fiskalnya dipakai untuk subsidi BBM. Di sisi lain moneternya terpaksa diketatkan karena untuk mencegah outflow,? kata Chatib.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika mengatakan, untuk menaikkan harga BBM pemerintah perlu mempertimbangkan dampak dari sisi hulu hingga ke hilir.

Menurutnya, selain mengurangi dampak kenaikan subsidi, pemerintah juga perlu mengembangkan eksplorasi energi. ?Selama ini kan dikuasai asing. Nah bagaimana itu bisa kita eksplorasi. Jadi di hulu dilakukan upaya oleh pemerintah. Di hilir juga ada upaya untuk mengurangi subsidi,? jelasnya.

Kemudian yang juga harus diselesaikan adalah persoalan mafia migas. Jika semua persoalan ini bisa diselesaikan, maka pemerintah dapat mengambil kebijakan menaikkan harga BBM.

?Karena dampak menaikkan harga BBM itu luas, termasuk ekonomi dan politik. Jadi jangan sampai masyarakat miskin yang seharusnya  dapat bantuan, justru kesulitan,? imbuhnya.

Erani juga menambahkan, tidak mungkin menaikkan sebagian harga BBM di masa pemerintahan saat ini. Sebab, dampak kenaikan harga BBM memakan waktu hingga tiga bulan. ?Sementara pemerintahan SBY tinggal dua bulan, nggak logis kalau dinaikkan pemerintahan saat ini,? ujarnya.

Petrus Lelyemin

Reporter: Desy Setyowati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait