Angkutan Umum Disediakan SPBU Khusus
KATADATA ? Kendaraan angkutan umum akan dikecualikan dari program pembatasan penjualan solar bersubsidi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan meminta PT Pertamina (persero) untuk menunjuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jakarta Pusat yang akan menyediakan solar bersubsidi untuk angkutan umum.
Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, hal dilakukan karena ada beberapa perusahaan transportasi yang armadanya hanya beroperasi di Jakarta Pusat saja.
?Jadi kalau dia keluar jalur nggak dapat penghasilan dong. Nanti jadi masalah lagi kan. Ini yang harus kita pertimbangkan," ujarnya saat ditemui usai rapat dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Jumat (8/8).
Dia menyebutkan, seperti angkutan umum dengan trayek Senen-Pangkalan Asem atau Senen-Manggarai yang akan kesluitan memperoleh bahan bakar. Bahkan, beberapa perusahaan merupakan perusahaan individual yang jumlah angkutannya sedikit. Apalagi, BPH Migas mengutamakan angkutan umum untuk mendapat BBM bersubsidi.
"Transportasi umum berhak dapat susbidi akan kita atur Pertamina. Kemudian akan kita atur juga agar bisa isi. Nanti Pertamina akan tunjuk SPBU-nya," kata dia.
Andy menyebutkan, ada sekitar 200 angkutan umum yang beroperasi di Jakarta Pusat, dengan pengisian rata-rata 100 liter solar per hari. Menurutnya, tak akan jadi masalah jika 200 angkutan umum ini membeli solar bersubsidi.
Dia juga menjelaskan, penghematan yang dicapai dengan pengendalian konsumsi solar bersubsidi bisa mencapai 1,3 juta kiloliter, sedangkan premium bisa mencapai 900 ribu kiloliter. ?Kalau diuangkan kurang lebih Rp 15 triliun,? tutur Andy.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo menambahkan, pemerintah DKI Jakarta mendukung kebijakan pemerintah ini, bahkan meminta diperluas. Namun tetap dengan mempertimbangkan angkutan umum yang berada di wilayah Jakarta Pusat.
"Pemerintan DKI dukung tapi minta diperluas lagi. Juga minta dipertimbangkan bus-bus yang di Jakarta Pusat. Jumlahnya juga nggak banyak. Kita pertimbangkan dan sudah sepakat," kata Susilo.
