Pemerintah Optimistis Target Perpajakan Tercapai

Image title
Oleh
8 Agustus 2014, 09:28
Kemenkeu KATADATA | Arief Kamaludin
Kemenkeu KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Pemerintah optimistis target penerimaan pajak 2014 tetap akan tercapai meski pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Dalam APBN-P target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.246,1 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,5 persen.

Menteri Keuangan Chatib Basri memperkirakan hingga akhir tahun ini pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan akan berada pada level 5,3 persen atau meleset tipis dari proyeksi awal pemerintah.

?Pertumbuhan ekonomi tidak terlalu banyak dampaknya, karena yang paling besar buat pajak itu adalah konsentrasi penerimaannya dari tambang dan komoditas. Jadi selama harga tambang dan komoditasnya masih cukup baik dan tidak berubah banyak, maka revenue-nya tidak akan berubah,? tutur Chatib.

Dirinya mencontohkan, pada 2013 penurunan terjadi pajak cukup besar padahal rentang perubahan angka pertumbuhan ekonomi hanya berjarak 0,3 persen yakni dari level 6,1 ke 5,8 persen. Sementara pada tahun sebelumnya (2012), penurunan pajak terjadi tidak terlalu besar padahal pertumbuhan ekonomi turun hingga 0,4 persen yakni dari level 6,5 ke 6,1 persen.

?Pada waktu pertumbuhan ekonomi dropnya lebih tajam tahun 2012 penurunan pajaknya tidak terlalu banyak. Jadi kan pajak itu dihitungnya berdasarkan nilai nominal kalau harganya turun ya berarti pajak yang dibayar perusahaan juga turun,? terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya dalam APBN 2014 memproyeksikan target penerimaan pajak pada angka Rp1.280,3 triliun. Akibat perubahan asumsi makro ekonomi pada awal 2014, termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi  yang direvisi dari 6 persen menjadi 5,5 persen, maka target penerimaan direvisi dalam APBNP 2014 menjadi Rp1.246,1 triliun atau turun sekitar Rp34,2 triliun.

Destry Damayanti, Kepala Ekonom Bank Mandiri, mengatakan langkah terbaik untuk mengantisipasi penerimaan pajak adalah dengan mengurangi pengeluaran dalam belanja. Salah satunya adalah pengurangan besaran alokasi anggaran subsidi yang termasuk dalam pos belanja pemerintah pusat.

?Penerimaan pajak pasti meleset, karena berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Apalagi penerimaan pajak kita dominannya itu PPh (Pajak Penghasilan) korporasi. Investasinya kan melambat. Paling mungkin dilakukan adalah pengendalian pengeluaran di bidang infrastruktur, mau tidak mau, dan belanja pemerintah,? kata dia.

Petrus Lelyemin

Reporter: Redaksi
Editor: Arsip
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...