Dahlan: Direksi Menjadi Penghambat Konsolidasi BUMN Perbankan

Biasanya konsolidasi itu banyak hambatan dan hambatan utamanya direksinya BUMN itu
Image title
Oleh
7 Agustus 2014, 19:27
dahlan iskan
KATADATA
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengusulkan agar momentum masa jabatan direksi bank-bank BUMN yang akan segera habis, bisa dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi perbankan. Karena masalah sulitnya mengonsolidasikan perbankan negara, salah satunya karena direksi bank BUMN itu sendiri.

?Biasanya konsolidasi itu banyak hambatan, dan hambatan utamanya direksinya BUMN itu,? ujarnya.

Menurut Dahlan dengan berakhirnya masa jabatan direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) / BNI pada awal tahun 2015, bisa dimanfaatkan dengan tidak mengangkat direksi baru. Tapi dengan membuat konsep konsolidasi perbankan. Misalnya, Direktur Utama BNI saat ini, Gatot Suwondo, bisa menjadi Komisaris di bank konsolidasi yang akan dibentuk.

Ketika ditanya apakah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) / BRI juga akan menjadi sasaran konsolidasi BNI, Dahlan membantahnya. ?Kalau BRI kan jagoannya, yang bisa dijadikan momentum itu yang akan masuk, bukan yang akan mengambil," jelasnya.

Dahlan mengaku setuju dengan usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadikan mementum pergantian direksi untuk konsolidasi perbankan. Momentum ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik, agar cita-cita penyatuan perbankan negara bisa tercipta untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean untuk sektor perbankan pada 2020.

(Baca: Aset Perbankan RI Paling Buncit di ASEAN)

Kementerian BUMN saat ini sedang menyiapkan masterplan Kementerian BUMN 2015-2019, yang di dalamnya memuat rencana konsolidasi BUMN, termasuk BUMN perbankan. Kementerian BUMN menargetkan sebelum 2020, pemerintah hanya akan memiliki dua bank BUMN yang terdiri dari bang yang fokus bisnisnya kredit korporasi, serta yang fokus bisnisnya kredit mikro dan ritel.

Meski demikian, Dahlan mengatakan bahwa apa yang disampaikannya hanya sekadar saran. Hal itu juga tidak bisa direalisasikan dalam pemerintahan sekarang, karena masa jabatanya tinggal dua bulan lagi.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad pernah menyampaikan bahwa perbankan nasional harus melakukan konsoldasi. "Harus siapkan konsolidasinya (perbankan) dengan merger, opsinya kan begitu, tapi  apa saja opsinya bisa terbuka," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/7).

Usulan tersebut disampaikan Muliaman, setelah merger tiga bank di Malaysia beberapa waktu lalu, yakni CIMB Group, RHB Capital, dan Malaysia Building Society (MBSB). Merger tersebut menjadikannya sebagai bank dengan aset terbesar di Malaysia bahkan tiga kali dari aset PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nilai aset bank hasil merger ini akan menjadi yang terbesar di Malaysia.

(Baca: Persaingan Perbankan di ASEAN Semakin Ketat)

Menurutnya alternatif untuk melakukan merger menjadi hal  penting untuk meningkatkan daya saing perbankan nasioan ditengah gempuran bank-bank besar di regional Asia. OJK akan membicarakan hal ini dengan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebab menurut dia hal itu menjadi kewenangan dari kementerian BUMN.

Untuk rencana merger bank-bank nasional, Muliaman belum menjelaskan detail proses mergernya, yang jelas keinginan merger datang dari pemilik saham perbankan yang bersangkutan. "Nanti kita lihat prosesnya. Merger itu mesti ada pasangannya, nanti dilihat diketemuin dulu pasangannya (untuk merger), nanti baru kita setujui," tuturnya.

Reporter: Rikawati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait