Badan Penerimaan Negara Tetap Berkoordinasi dengan Kemenkeu

Kalau tidak diatur oleh satu tangan maka sulit untuk membuat kebijakan fiskal yang sustainable dan sehat
Image title
Oleh
7 Agustus 2014, 08:57
Kementerian Keuangan
Arief Kamaludin|KATADATA
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji roadmap pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Badan ini diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi kerja berbagai unit kerja yang selama ini bertugas menagih besaran penerimaan negara. Terutama di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, bentuk apapun dari badan tersebut harus nantinya harus tetap memperhatikan koordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal. Hal ini mengingat begitu rentannya posisi penerimaan negara dalam sisi fiskal perekonomian nasional.

?Kalau tidak diatur oleh satu tangan maka sulit untuk membuat kebijakan fiskal yang sustainable dan sehat,? tutur Kiagus yang ditemui Katadata, Rabu (6/8).

Selain memprioritaskan pembahasan BPN sebagai program akhir masa pemerintahan ini, Kiagus mengaku, pihaknya juga telah memiliki roadmap sendiri tentang pengembangan institusi Kementerian Keuangan dalam lima tahun ke depan. Dalam roadmap tersebut upaya pengembangan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai ikut dimasukkan.

?Mungkin itu juga akan jadi salah satu alternatif. Banyak yang akan berubah, jadi nanti disesuaikan dengan tantangan, capaian yang kita harapkan nanti. Itu tentu akan ada perubahan-perubahan tertentu,? terangnya.

Pengamat perpajakan Universitas Indonesia Darussalam mengatakan, pembentukan BPN merupakan gagasan lama yang harus segara direalisasikan. Menurutnya, pembentukan sebuah badan untuk mengatur penerimaan negara secara terpisah dari Kemenkeu akan meningkatkan capaian penerimaan seperti yang terjadi di beberapa negara yang telah menerapkannya.

?Kita ini sudah ketinggalan sekali. Di Singapura badan terpisah untuk penerimaan negara itu sudah independen sejak 1993, di Malaysia sejak 1992 dan penerimaan mereka naik secara signifikan,? ujar Darussalam.

Jika memang akan dibuat terpisah nantinya, menurut dia, pemerintah perlu memberikan kewenangan khusus bagi lembaga semi independen itu. Hal ini guna meningkatkan fleksibilitasnya mengambil berbagai langkah efektif demi tercapainya sasaran utamanya. Ini terkait proses perektrutan pegawai, pengaturan dan pengelolaan organisasi serta anggara sendiri bagi badan tersebut.

?Selain itu, sistem kepemimpinannya harus bersifat kolektif, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Jadi di dalamnya nanti ada unsur dari Kemenkeu, asosiasi-asosiasi, dan lain-lain,? kata dia.

Dari sisi pengawasannya, Darussalam berpendapat, komite pengawasan perpajakan yang berada di bawah Kemenkeu perlu diperkuat untuk mengawasi gerak BPN ke depannya. Pasalnya, berbagai ruang kewenangan yang diberikan akan memberikan kekuasaan yang besar bagi lembaga tersebut.

?Aturannya harus ada di Badan Kebijakan Fiskal. Perlu ada koordinasi yang kuat dengan Kemenkeu, karena ini sangat berhubungan dengan kebijakan fiskal kita,? kata dia.

Petrus Lelyemin                

Reporter: Redaksi
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait