Pembatasan BBM Bersubsidi Diskriminatif

Pelarangan penjualan solar hanya di wilayah tertentu menimbulkan ketidakjelasan Bagi pengusaha situasi ini akan menimbulkan biaya
Image title
Oleh
6 Agustus 2014, 14:32
BBM Subsidi KATADATA | Arief Kamaludin
BBM Subsidi KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) diharapkan tidak berlaku diskriminatif. Pembatasan semestinya berlaku di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Indonesia.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, dari segi dunia usaha pengendalian yang terbatas akan mempengaruhi persaingan usaha. Meski begitu, dia meyakini kebijakan pembatasan yang sudah mulai diterapkan sejak 1 Agustus lalu merupakan tahap awal yang akan diterapkan secara merata di Tanah Air.

?Ya memang pada praktiknya sulit untuk serempak (tidak diskriminatif). Karena letak kita secara geografis tidak mudah,? ujar dia di kantornya di Jakarta, Rabu (6/8).

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mengumumkan melarang penjualan BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Jakarta Pusat. Kebijakan itu akan dilanjutkan dengan mengatur jadwal penjualan solar bersubsidi dan menghilangkan penjualan premium di jalan tol. Langkah ini merupakan upaya untuk mengendalikan konsumsi BBM.

(Baca: Jero: Jika Ingin Beli Solar Murah Jangan di Jakarta Pusat)

Meski begitu, Hidayat mengatakan, lebih cenderung menginginkan agar pemilik mobil pribadi dilarang menggunakan BBM bersubsidi. ?Tentu keinginan dari saya pribadi sih ikut pendapat Menko, agar one day tidak tahu kapan, secepatnya ada pengaturan mengenai mobil pribadi nggak perlu menggunakan BBM subsidi,? jelasnya.

Sementara bagi kendaraan komersial harga BBM tidak dinaikkan karena akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Hal ini, kata dia, sudah dibicarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Komite Ekonomi Nasional (KEN).

?Tetapi secara resmi disampaikan kepada pemerintah saya kira belum. Saya ngomong sebagai pribadi saja,? terangnya.

Dari kalangan pengusaha, kebijakan pembatasan konsumsi BBM dinilai tidak dilakukan secara komprehensif. Wakil Ketua Kadin M Natsir Mansyur mengatakan, kebijakan yang dilakukan secara terbatas tersebut akan menimbulkan efek yang negatif. Meski begitu dia memahami jika beban subsidi sudah sangat tinggi.

?Kebijakan ini juga menghasilkan perbuatan yang tidak adil, karena ada SPBU yang dapat dan ada juga yang tidak dapat. Itu kan terjadi kecemburuan dan diskriminasi. Nanti akan jadi efek yang sangat besar seperti tsunami,? tuturnya.

Dia juga mengkritik kebijakan ini hanya dikeluarkan oleh BPH Migas, seharusnya kebijakan ini dikeluarkan oleh menteri bahkan diputuskan langsung oleh presiden. Adapun untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi, Natsir mengusulkan, agar pemerintah mendaftar angkutan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi di Kementerian Perhubungan.

Selain itu, pemerintah dapat juga memberikan pembatasan waktu yang ketat dalam penggunaan BBM bersubsidi. ?Misalnya dari januari sampai September boleh pakai BBM bersubsidi, sisanya masyarakat harus menggunakan BBM non-subsidi,? kata dia.

Ketua Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Adhi S Lukman menilai kebijakan pembatasan penjualan solar bersubsidi tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan dan menyulitkan pengusaha. Persoalannya ada  yang memperoleh BBM subsidi dan ada juga yang memperoleh BBM dengan harga yang mahal.

?Menurut kami agak aneh, kenapa tidak langsung ada kenaikan harga saja. Karena pembatasan subsidi akan terjadi ketidakseimbangan lagi,? ujarnya.

Adhi menambahkan kebijakan ini juga menimbulkan ketidakjelasan bagi pengusaha. Bagi pengusaha, situasi yang tidak jelas ini akan menimbulkan biaya.

Dia pun sepakat jika pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM, yang terpenting keputusan tersebut tidak dibuat secara mendadak. ?Asosiasi dan Kadin sudah lama mendorong untuk naik (harga BBM) tapi terencana jangan mendadak. Kalau seperti ini dibatasi jadi nggak jelas kan,? kata dia. 

Reporter: Rikawati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait