Tantangan Jokowi: Dari Pangkas Subsidi Sampai Kabinet Non-Politisi

Dia juga harus melawan berbagai kepentingan politik yang telah mendukung pencalonannya sebagai presiden
Image title
Oleh
30 Juli 2014, 09:20
Jokowi & JK KATADATA | Arief Kamaludin
Jokowi & JK KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA | Dok. Katadata

KATADATA ? Tantangan yang dihadapi Joko Widodo setelah terpilih sebagai presiden periode 2014-2019 semakin besar. Selain harus membenahi perekonomian Indonesia yang sangat kompleks, dia juga harus melawan berbagai kepentingan politik yang telah mendukung pencalonannya sebagai presiden hingga harus membuktikan janji-janjinya saat kampanye.

Salah satu masalah dasar yang bakal dihadapi pemerintahannya adalah beban subsidi energi yang terus membesar dan menyandera Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN) setiap tahunnya.

Dalam persoalan ini, pemerintahan sekarang pun terkesan menyerah, bahkan mengalihkan sebagian beban subsidi tersebut dalam anggaran tahun depan. Makanya, beberapa menteri dalam kabinet saat ini juga mengusulkan pemerintahan Jokowi bisa memangkas subsidi BBM.

Tapi bukan hanya itu saja tantangan yang harus dihadapi oleh Jokowi dalam pemerintahannya lima tahun ke depan. Media ekonomi yang berbasis di Inggris, Financial Times menyebut ada lima tantangan yang harus dihadapi Gubernur DKI Jakarta yang akrab dipanggil Jokowi itu.

Pertama, dia harus memilih kabinet yang kuat, yaitu dengan memilih kalangan profesional (bukan politisi) untuk mengisi posisi kabinetnya.

Kedua, memangkas subsidi yang bisa membebaskan dana untuk investasi infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pemangkasan subsidi ini bisa memberikan sinyal positif kepada investor obligasi yang khawatir tentang defisit fiskal Indonesia, yang diperkirakan oleh Bank Dunia bisa mencapai 2,4 dari produk domestik bruto (PDB).

Ketiga, meningkatkan iklim investasi agar perusahaan asing maupun lokal tertarik menanamkan modalnya. Keempat, adalah bagaimana mengelola hubungan dengan partainya, PDI-P. Hal ini lantaran, PDI-P dinilai kurang mendukungnya selama kampanye pemilihan presiden (pilpres) lalu.

Di satu sisi dia memerlukan PDI-P sebagai penyokong pemerintahanya, tapi di sisi lain mesti melepaskan anggapan yang muncul selama kampanye bahwa dia merupakan ?boneka? Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P.

?Makanya, Jokowi harus bisa membuktikan bantahan dari serangan tersebut, dengan mengelola kepentingan Megawati dan partainya tanpa mengasingkan para pendukungnya,? sebut Financial Times.

Kelima, adalah mengelola hubungan baik dengan DPR. Seperti diketahui, bahwa PDI-P dan tiga partai pendukung lainnya hanya menguasai 37 persen kursi di DPR. Sementara dukungan DPR sangat penting bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan.

Sementara konsultan riset Wood Mackenzie mengatakan kemenangan Jokowi, dalam jangka pendek dapat berdampak positif bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi di sektor energi dan tambang. Namun kemampuan pemerintah baru untuk melaksanakan reformasi masih belum jelas. Kurangnya mayoritas suara di DPR, akan melemahkan kemampuan pemerintah untuk mendorong reformasi yang diperlukan untuk menghidupkan iklim investasi.

Dalam rilisnya, Selasa (22/7), Wood Mackenzie mengatakan di sektor pertambangan pemerintahan Jokowi memang sulit untuk mengubah aturan mineral dan batubara, termasuk larangan ekspor mineral, divestasi kepemilikan asing, dan renegosiasi kontrak karya. Tapi setidaknya, Jokowi bisa membuat aturan tersebut lebih akomodatif bagi investasi, yaitu dengan menunjuk orang-orang dari kalangan industri yang bukan politisi untuk mengisi jabatan di kementerian-kementerian penting.

Mackenzie juga menantang Jokowi untuk merevisi Undang-Undang minyak dan gas bumi tahun 2001, karena hal ini dapat kepastian regulasi bagi investasi baru dan proyek yang telah terhenti seperti pengembangan Chevron?s Indonesia Deepwater, INPEX Abadi FLNG, dan ekspansi BP Tangguh. Selain itu, Mackenzie juga berharap pemerintahan Jokowi bisa memperkuat peran Pertamina di sektor hulu migas, dan dikoordinasikan langsung oleh presiden.

"Di saat permintaan energi yang meningkat, produksi yang menurun, dan ketidakstabilan peraturan dalam beberapa tahun, kemampuan pemerintah untuk melaksanakan perubahan seperti yang diusulkan Jokowi akan menjadi kunci," ujar Analis Senior Hulu Migas Wood Mackenzie Andrew Harwood .

Kepala Riset Hilir Asia Pasifik Wood Mackenzie Sushant Gupta mengatakan, pemerintah Jokowi diharapkan bisa menaikkan harga BBM dan memotong subsidi. Jika subsidi dikurangi secara tajam, maka permintaan bensin bisa menurun 60.000-70.000 barel per hari dan solar sebesar 45.000-50.000 barel per hari.

Menurutnya, ada potensi sektor hulu yang besar, jika pemerintah tidak sepenuhnya mengatur pasar. Hal ini akan memberikan peluang pasar yang baik untuk pemain asing yang beroperasi di pasar BBM nonsubsidi dan pemain baru yang ingin berinvestasi kilang dan ritel.

"Subsidi merupakan beban besar pemerintah, karena 60 persen bahan bakar minyak di Indonesia adalah BBM bersubsidi. Selama 2014-2020, kami perkirakan total subsidi BBM sekitar US$ 120 miliar, dengan asumsi harga domestik saat ini. Subsidi tersebut mencapai 3 persen dari PDB," ujarnya.

Reporter: Safrezi Fitra
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait