Tantangan Jokowi: Dari Pangkas Subsidi Sampai Kabinet Non-Politisi

Image title
Oleh
30 Juli 2014, 09:20
Jokowi & JK KATADATA | Arief Kamaludin
Jokowi & JK KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA | Dok. Katadata

KATADATA ? Tantangan yang dihadapi Joko Widodo setelah terpilih sebagai presiden periode 2014-2019 semakin besar. Selain harus membenahi perekonomian Indonesia yang sangat kompleks, dia juga harus melawan berbagai kepentingan politik yang telah mendukung pencalonannya sebagai presiden hingga harus membuktikan janji-janjinya saat kampanye.

Salah satu masalah dasar yang bakal dihadapi pemerintahannya adalah beban subsidi energi yang terus membesar dan menyandera Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN) setiap tahunnya.

Advertisement

Dalam persoalan ini, pemerintahan sekarang pun terkesan menyerah, bahkan mengalihkan sebagian beban subsidi tersebut dalam anggaran tahun depan. Makanya, beberapa menteri dalam kabinet saat ini juga mengusulkan pemerintahan Jokowi bisa memangkas subsidi BBM.

Tapi bukan hanya itu saja tantangan yang harus dihadapi oleh Jokowi dalam pemerintahannya lima tahun ke depan. Media ekonomi yang berbasis di Inggris, Financial Times menyebut ada lima tantangan yang harus dihadapi Gubernur DKI Jakarta yang akrab dipanggil Jokowi itu.

Pertama, dia harus memilih kabinet yang kuat, yaitu dengan memilih kalangan profesional (bukan politisi) untuk mengisi posisi kabinetnya.

Kedua, memangkas subsidi yang bisa membebaskan dana untuk investasi infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pemangkasan subsidi ini bisa memberikan sinyal positif kepada investor obligasi yang khawatir tentang defisit fiskal Indonesia, yang diperkirakan oleh Bank Dunia bisa mencapai 2,4 dari produk domestik bruto (PDB).

Ketiga, meningkatkan iklim investasi agar perusahaan asing maupun lokal tertarik menanamkan modalnya. Keempat, adalah bagaimana mengelola hubungan dengan partainya, PDI-P. Hal ini lantaran, PDI-P dinilai kurang mendukungnya selama kampanye pemilihan presiden (pilpres) lalu.

Di satu sisi dia memerlukan PDI-P sebagai penyokong pemerintahanya, tapi di sisi lain mesti melepaskan anggapan yang muncul selama kampanye bahwa dia merupakan ?boneka? Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P.

?Makanya, Jokowi harus bisa membuktikan bantahan dari serangan tersebut, dengan mengelola kepentingan Megawati dan partainya tanpa mengasingkan para pendukungnya,? sebut Financial Times.

Halaman:
Reporter: Safrezi Fitra
Editor: Arsip
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement