Pemerintah Belum Beri Izin Ekspor Freeport Sebelum Renegosiasi Rampung

Freeport dan pemerintah belum sepakat mengenai besaran royalti
Image title
Oleh
1 Juli 2014, 20:33
freeport 1.jpg
Dok Freeport
www.ptfi.co.id

KATADATA ? Pemerintah belum memberikan izin ekspor bagi PT Freeport Indonesia kendati sudah menyerahkan jaminan kesungguhan pembangunan smelter sebesar US$ 115 juta. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, R. Sukhyar mengatakan Kementerian ESDM belum bisa memberikan Surat Persetujuan Ekspor (SPE), sebelum Freeport sepakat mengenai proses renegosiasi kontrak karya.
"Kami meminta MoU (nota kesepahaman) renegosiasi diselesaikan dulu, itu terkait kelangsungan operasi, pembayaran royalti. Baru kami lanjutkan rekomendasi ekspor," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa 1 Juli 2014.

Sukhyar menjelaskan Freeport dan pemerintah belum sepakat mengenai besaran royalti. Pemerintah mengingingkan besaran royalti mengacu pada Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam aturan itu disebutkan besaran royalti tembaga sebesar 4 persen, emas sebesar 3,75 persen dan perak sebesar 3,25 persen.

Freeport sendiri telah menyetor uang jaminan kesungguhan pembangunan smelter sebesar US$ 115 juta yang ditransfer ke rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pemerintah selanjutnya akan menempatkan dana itu di Bank Mandiri atau di bank pemerintah lainnya yaitu Bank Negara Indonesia (BNI). 

Advertisement

Jaminan tersebut baru dibayarkan oleh Freeport. Sedangkan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sendiri belum menyetorkan uang jaminan sebesar USS$ 25 juta. Padahal NNT dan Freeport bekerjasama membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. 

Jaminan itu juga merupakan salah salah satu syarat mendapatkan rekomendasi SPE. Jaminan itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Dana yang disetorkan itu bisa dicairkan setiap tahunnya berdasarkan kemajuan pembangunan smelter. Evaluasi pembangunan smelter dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan kalangan perguruan tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM, serta Kementerian Keuangan.

Ketentuan Permen 11 tersebut menyebutkan Kementerian ESDM berhak menolak permohonan pencairan apabila kemajuan pembangunan tidak mencapai paling sedikitnya 60 persen  dari target setiap enam bulan.

Apabila tidak mencapai target maka diberi kesempatan 1x6 bulan berikutnya untuk memenuhi. Namun setelah kesempatan kedua diberikan iu tidak juga memenuhi target maka jaminan kesungguhan tidak dapat dicairkan.

Reporter: Rikawati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait