Pakar Hukum UGM Kritik Saksi Ahli KPK

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Eddy OS Hiariej mempertanyakan argumen saksi ahli hukum Komisi Pemberantasan Korupsi soal interpretasi penanganan situasi darurat krisis ekonomi 2008Eddy menegaskan bahwa dilansirnya tig
Image title
Oleh
23 Mei 2014, 00:00
4037.jpg
KATADATA/
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Eddy OS Hiariej mempertanyakan argumen saksi ahli hukum Komisi Pemberantasan Korupsi soal interpretasi penanganan situasi darurat krisis ekonomi 2008.

Eddy menegaskan bahwa dilansirnya tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  (Perppu) pada 2008 merupakan bukti adanya situasi krisis, yang kemudian menjadi dasar dari ditempuhnya kebijakan penyelamatan Bank Century.

Adapun dasar hukum penerbitan Perppu adalah Undang-undang Dasar 1945. Dalam pasal 22  disebutkan bahwa dalam hal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Perppu. ?Jadi keadaannya darurat? ujarnya kepada Katadata. ?Kalau (sekadar) antisipasi, tidak mungkin dikeluarkan Perppu.?

Ketiga Perppu tersebut adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia, Perppu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK).

Advertisement

Perppu Nomor 2 menjadi dasar perubahan peraturan Bank Indonesia dalam hal pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century. Sedangkan Perppu Nomor 3 mendasari kenaikan batas penjaminan dana nasabah dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar yang hingga kini masih berlaku.

Kedua Perppu yang dilahirkan semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu bahkan telah disahkan menjadi UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Penegasan Eddy bertolak belakang dengan keterangan dua saksi ahli hukum yang dihadirkan jaksa KPK pada persidangan kasus Century pekan lalu. Dua saksi ahli tersebut adalah Guru Besar Ahli Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto) Kuat Puji Prayitno dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sebelas Maret (Solo) Supanto.

Keduanya menyatakan bahwa kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyelamatkan Century dengan alasan situasi krisis tidak bisa dibenarkan. Sebab, menurut Puji, sebuah tindakan darurat sebagai pembenar kebijakan, hanya bisa dilakukan bila kondisi krisis terjadi. Sedangkan kebijakan yang dilakukan sekadar untuk mencegah terjadinya krisis, tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan darurat. Hanya bersifat antisipasi.

Eddy tak sepakat. Keberadaan tiga Perppu itu jelas merupakan bukti tak terbantahkan adanya krisis pada 2008. Apalagi dalam bagian pertimbangan Perppu Nomor 2 dan Perppu Nomor 3 disebutkan adanya krisis ekonomi.

Lebih lanjut Eddy menjelaskan, dalam kondisi darurat, kalaupun ada kebijakan yang melanggar aturan tidak bisa dikategorikan melawan hukum. ?Apabila ada oknum yang mengambil keuntungan dari kebijakan itu, maka oknum itulah yang bisa dipidanakan,? tuturnya. 

Pendapat Eddy sejalan dengan pernyataan Ketua KPK Antasari Azhar pada 9 Oktober 2008 dalam pertemuan dengan Presiden Yudhoyono, yang juga dihadiri oleh Ketua BPK Anwar Nasution, para Menteri, Jaksa Agung, dan Kapolri guna membahas upaya menghadapi krisis ekonomi global. (Baca: Bailout Sejalan Dengan Arahan SBY)

Dalam notulensi rapat yang didapatkan Katadata,

Kepada peserta rapat, Presiden saat itu menjelaskan bahwa meskipun fundamental ekonomi Indonesia sudah lebih baik dibanding saat dilanda krisis 1997/1998, bukan tidak mungkin perekonomian nasional akan terimbas krisis global. Itu sebabnya, ia meminta permakluman bahwa dalam penanganan atau pencegahan krisis, mungkin saja ada tindakan cepat yang harus diambil oleh pemerintah, kendati perangkat Undang-Undangnya belum tersedia.

Menanggapi ajakan Presiden, Antasari mengatakan bahwa institusinya bisa memahami ihwal kemungkinan adanya kebijakan darurat yang harus ditempuh demi kepentingan negara dalam menghadapi situasi krisis global.

Antasari bahkan menyatakan, terdapat yurisprudensi bahwa unsur melawan hukum akan hilang, jika sebuah kebijakan dilahirkan untuk kepentingan umum. Fokus perhatian KPK bukan pada kebijakan yang dilahirkan, tapi pada oknum yang menyelewengkan kebijakan.

?Yang lalu itu, yang sebenarnya terjadi, bukan kami melakukan penyidikan penuntutan terhadap kebijakan,? kata Antasari. ?Tetapi oknum yang menyalahi kebijakan itu.?

Tiga hari sebelum pertemuan itu, Presiden telah melakukan serangkaian rapat membahas antisipasi krisis global pasca kejatuhan Lehman Brothers di Amerika Serikat yang mengguncang dunia. Sidang kabinet digelar pada 6 Oktober 2008, dilanjutkan dengan pertemuan Presiden bersama para pengusaha, ekonom, dan gubernur seluruh Indonesia.

Lantas, empat hari setelah pertemuan dengan Antasari, yaitu pada 13 Oktober 2008, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 tentang BI dan Nomor 3 tentang LPS. Disusul dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 4 pada 15 Oktober 2008. Salah satu kebijakan yang dilahirkan, yaitu penjaminan dana nasabah dinaikkan menjadi Rp 2 miliar, karena opsi penjaminan penuh (blanket guarantee) ditolak oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Reporter: Redaksi
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait