Saham Emiten Batu Bara Terkoreksi

Sahamsaham emiten batu bara terpengaruh rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Revisi tersebut menuntut kesiapan perusahaan tambang m
Image title
Oleh
4 April 2014, 00:00
3323.jpg
Arief Kamaludin|KATADATA
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Saham-saham emiten batu bara terpengaruh rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Revisi tersebut menuntut kesiapan perusahaan tambang membangun pabrik pengolahan batu bara.

Dari 18 emiten di sektor batu bara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 12 emiten harganya terkoreksi, sementara sisanya tidak mengalami perubahan.

Saham-saham berkapitalisasi besar seperti PT Indo Tambangraya Megah Tbk misalnya, sahamnya turun 1,9 persen di posisi Rp 24.175 per saham.  Begitu pula dengan PT Adaro Energy Tbk yang turun 1,5 persen ke Rp 970 per saha, sedangkan dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk turun 1,1 persen ke Rp 9.325 per saham.

Rencana pemerintah merevisi PP tersebut membuat otoritas Bursa mempertanyakan kesiapan masing-masing emiten membangun pengolahan batu bara. Pertanyaan Bursa tersebut diumumkan dalam laman resmi Bursa Efek Indonesia Jumat (4/4).
(Baca: Otoritas Bursa Tanya Kesiapan Emiten Batu Bara)

Advertisement

Selain akan merevisi PP Nomor 23, pemerintah juga menyiapkan dua skenario mengantisipasi penurunan permintaan batu bara dunia, yakni dengan membatasi produksi batu bara yang dimulai pada 2015. Hal ini mengingat mayoritas atau sekitar 80 persen produksi batu bara Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor.

Skenario pertama adalah membatasi kenaikan produksi batu bara maksimal 1 persen setiap tahun. Dengan pembatasan ini, pemerintah akan memprioritaskan pemenuhan kebuthan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO).

Kemudian skenario kedua adalah tidak ada kenaikan produksi batu bara sama sekali, dengan mengacu pada produksi tahun ini. Dalam skenario ini, kewajiban DMO terus meningkat setiap tahun, sedangkan ekspornya menurun.

Menurut Andy Wibowo Gunawan, analis Sucorinvest Central Gani, revisi PP Nomor 23 dan rencana pembatasan produksi batu bara memang bisa merugikan emiten, karena selama ini pasar komoditas batu bara Indonesia ditujukan untuk ekspor.

?Mau tak mau, untuk meminimalkan kerugian perusahaan harus melakukan diversifikasi, seperti bangun pembangkit listrik, sehingga batu bara memiliki nilai tambah,? kata dia saat dihubungi Katadata, Jumat (4/4).

Dia mengatakan, sejumlah emiten telah siap untuk melakukan diversifikasi. Selain Indo Tambangraya, PTBA dan Adaro sudah membangun pembangkit listrik. ?Pembangunan power plant memang butuh waktu 1-2 tahun, jadi dampaknya akan terasa pada jangka panjang,? ujarnya.

Meski demikian dia menyangsikan berbagai rencana kebijakan pemerintah tersebut dapat terlaksana. Terlebih saat ini sedang dalam periode transisi pemerintahan. ?Kebijakan itu baru mulai 2015. Apakah akan tetap dijalankan oleh pemerintahan yang baru? Soalnya yang mempengaruhi sektor batu bara adalah pada peraturan yang tidak jelas,? kata Andy.

Terkait kinerja emiten, Andy optimistis sektor batu bara akan lebih baik dari tahun lalu. Hal ini didorong oleh konsumsi China yang masih tinggi dalam lima tahun ke depan. ?Memang mereka ingin membatasi konsumsi batu bara karena alasan lingkungan, tapi lima tahun ke depan mereka masih membutuhkan batu bara untuk menghidupkan pembangkit listriknya. Jadi tidak sampai hilang total,? kata Andy.

Reporter: Aria W. Yudhistira
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait