Pemerintah Tidak Beri Ganti Rugi ke Pertamina
KATADATA ? Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menyatakan pemerintah tidak akan memberikan subsidi harga elpiji ukuran 12 kilogram (kg). Alokasi subsidi hanya diberikan kepada elpiji ukuran 3 kg.
?Saya belum tahu angka revisi kenaikannya, tapi kenaikan harga sudah diputuskan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),? kata Chatib. ?Kami hanya konsen pada dampak kenaikan elpiji yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama elpiji 3 kg,? kata dia di kantornya, Senin (6/1).
Dia menjelaskan saat ini elpiji 12 kg termasuk komoditas non-subsidi sehingga harganya ditentukan oleh korporasi dan pemegang sahamnya. Lagi pula, kata dia, pengguna elpiji 12 kg mayoritas merupakan restoran besar.
?Semuanya dikasih subsidi? Masa restoran-restoran besar disubsidi juga. Lalu buat apa saya naikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi kemarin,? kata dia. (Baca: Pemerintah Perlu Tegaskan Status Elpiji 12 Kg)
Sementara mengenai dampaknya terhadap inflasi, Chatib mengatakan, kenaikan harga sebesar Rp 1.000 per kg jauh lebih kecil dari perkiraan semula sebesar 0,13 persen, dibandingkan rencana kenaikan harga sebelumnya.
?Efek inflasinya kecil apalagi kalau memang benar kenaikan harganya Rp 1.000,? ujarnya.
Seperti diberitakan, Kementerian BUMN dan Pertamina membatalkan kenaikan harga elpiji 12 kg sebesar Rp 117.708 per tabung. Kenaikan ditetapkan hanya Rp 1.000 per kg, sehingga harga per tabung sekitar Rp 82.200.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan salah satu alasan Pertamina menaikkan harga elpiji karena hasil audit BPK terhadap Pertamina ditemukan kerugian sebesar Rp 7,7 triliun dari perdagangan elpijij 12 kg. ?Kenaikan yang hanya Rp 1.000 per kg membuat kerugian Pertamina berkurang Rp 1,2 triliun,? ujarnya.
Guna mencegah migrasi penggunaan elpiji 12 kg ke ukuran 3 kg, Chatib meminta Pertamina melakukan distribusi tertutup. Selain itu, Pertamina juga perlu menambah suplai elpiji 3 kg.
