Alasan BI Mengubah Syarat FPJP

KATADATA Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia BI Budi Mulya telah merugikan negara senilai Rp 68939 miliar dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek FPJP kepada Bank CenturyBudi Mulya d
Image title
Oleh
10 Maret 2014, 00:00
3036.jpg
Arief Kamaludin | KATADATA
KATADATA | Donang Wahyu
KATADATA ? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya telah merugikan negara senilai Rp 689,39 miliar dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century.

Budi Mulya dinilai bersama-sama Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Ch Fadjrijah selaku Deputi Gubernur bidang 6, dan Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur bidang 7 telah menyetujui pemberian FPJP ke Bank Century. Budi Mulya juga didakwa bekerjasama dengan pemegang saham Bank Century Robert Tantular dan Direktur Utama Bank Century Hermanus Hasan Muslim untuk memuluskan pemberian FPJP tersebut.

Padahal bank tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008. Dalam PBI ini syarat yang ditentukan untuk dapat mengajukan permohonan FPJP adalah bank  wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (capital adequacy ratio/ CAR) paling kurang 8 persen.

Kemudian Budi Mulya bersama-sama dengan Dewan Gubernur BI lainnya mengubah persyaratan bank yang dapat memperoleh FPJP menjadi minimal memiliki CAR positif. Selain itu, aset kredit yang dapat dijadikan agunan FPJP di antaranya memenuhi syarat kolektabilitas lancar selama tiga bulan terakhir. Perubahan tersebut tertuang dalam PBI Nomor 10/30/PBI/2008 tertanggal 14 November 2008.

KPK mendakwa, dalam rangkaian perubahan persyaratan FPJP tersebut Budi Mulya telah memperkaya diri sendiri dengan menerima dana Rp 1 miliar dari Robert Tantular, pemegang saham Bank Century. Budi menerima dana tersebut pada 11 Agustus 2008, atau sekitar dua bulan sebelum Bank Century mengalami kesulitan likuiditas pada 12 Oktober 2008.

Advertisement

Terkait dengan perubahan persyaratan pemberian FPJP, pihak Bank Indonesia sebetulnya telah memberikan penjelasan. Penjelasan tersebut dimuat dalam tanggapan BI atas draft temuan investigasi terkait Bank Century yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikirim Pjs Gubernur BI Darmin Nasution pada 18 November 2009.  

BI beralasan pemberian FPJP kepada Bank Century merupakan respon atas perkembangan pada sistem perbankan yang situasinya semakin memburuk. Selama Oktober-November 2008, tekanan terhadap likuiditas perbankan semakin tinggi. Ini ditandai dengan adanya segmentasi pasar uang antar-bank (PUAB) yang terlihat dari kemampuan bank BUMN memberikan pinjaman yang turun sebesar 75 persen dari kondisi normal.

Kemudian rasio alat likuid yang mencapai titik terendah hanya 84,9 persen. Selain itu, penempatan bank pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menurun, ketiadaan surat berharga yang mencukupi sebagai cadangan sekunder perbankan, serta tren penurunan dana pihak ketiga yang mencapai puncak pada November 2008.

?Respon tersebut didasarkan pada kewenangan yang ada pada BI untuk menjaga sistem keuangan secara keseluruhan dan bukan untuk kepentingan individual bank,? kata Darmin Nasution dalam suratnya kepada BPK tertanggal 18 November 2009.

Perubahan syarat FPJP dilandasi dari terbitnya tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), yakni Perppu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Amandemen UU Bank Indonesia, Perppu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Amandemen UU Lembaga Penjamin Simpanan, dan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2008, BI kemudian mengubah persyaratan FPJP dengan rasio minimal CAR sebesar 8 persen. Namun persyaratan rasio kecukupan modal tersebut dinilai dapat dilakukan pada situasi normal, sehingga harus melakukan perubahan seiring dengan kondisi perbankan yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

?Pemberlakuan perubahan ketentuan PBI FPJP juga bersifat sementara dan akan dilakukan evaluasi setelah kondisi menjadi normal,? sebut Darmin.

Menurut BI, perubahan syarat FPJP merupakan salah satu upaya untuk memberikan akses likuiditas kepada perbankan. Ini merupakan rangkaian dari kebijakan lainnya, seperti perubahan Giro Wajib Minimum, penurunan over-night rate, penyesuaian FASBI Rate, perpanjangan tenor FX-Swap, penyediaan valuta asing bagi korporasi domestik melalui perbankan, dan pemberian fasilitas pinjaman darurat.

Demikian pula mengenai posisi data CAR Bank Century bulan September 2008 yang dipakai sebagai dasar pemberian FPJP sebesar 2,35 persen. Padahal data per Oktober 2008 CAR Bank Century negatif 3,53 persen. Bank Indonesia mengatakan, pada saat pengambilan keputusan, data yang tersedia hanya per September. Adapun jika menunggu data Oktober, harus menunggu hingga 25 November 2008.

Reporter: Aria W. Yudhistira, Nur Farida Ahniar
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait