Pilkada Langsung dan Desentralisasi Fiskal

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD membuat akuntabilitas mengarah ke atas kepada parlemen atau parpol bukan mengarah kepada rakyat
No image
Oleh
15 September 2014, 09:12
No image
KATADATA

 

Wahyu Prasetyawan, Political Economist

SAAT ini Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah sedang dibahas anggota DPR yang akan berakhir masa tugasnya pada Oktober mendatang. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengusulkan agar Pilkada langsung diganti dengan pemilihan oleh anggota DPRD. Intinya, hak rakyat untuk memilih dalam rezim otonomi daerah akan direbut oleh anggota DPRD. Tentu saja ini kemunduran jika dilihat dari kacamata demokrasi.

Ada tiga argumentasi pokok yang diajukan oleh KMP, yaitu biaya Pilkada mahal, tumbuhnya politik uang, dan munculnya konflik horisontal. Tulisan ini hanya akan fokus pada argumentasi biaya Pilkada yang dianggap mahal, dan kompatibilitas pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam rezim desentralisasi.

Advertisement

Pertama, soal pendapat KMP bahwa biaya Pilkada langsung mahal. Pendapat ini masih terlalu umum dan tidak jelas ukurannya, karena tidak jelas pula apa maksudnya. Ada dua biaya dalam Pilkada, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan biaya yang dikeluarkan oleh kandidat untuk mendapatkan dukungan partai dan biaya kampanye. KMP tidak memberikan kualifikasi biaya mana yang dimaksudkan.

Sesungguhnya biaya penyelenggaraan Pilkada amat kecil jika dibandingkan dengan APBD untuk tiap-tiap daerah. Dari perhitungan sederhana dengan cara membandingkan biaya Pilkada dan APBD pada tahun yang sama, dapat ditunjukkan bahwa biaya Pemilu di daerah amat kecil.

Sebagai contoh provinsi dengan APBD besar seperti DKI Jakarta memiliki rasio yang amat kecil, yaitu 0,01. Sementara itu, untuk provinsi dengan APBD kecil, rasionya tidak terlalu jauh berbeda. Misalnya untuk Nusa Tenggara Timur (NTT) rasionya sebesar 0,02.  

Secara umum, provinsi yang berada di pulau Jawa rasionya berkisar dari 0,01 hingga 0,09. Jawa Barat memiliki rasio paling tinggi, yaitu 0,09. Sedangkan yang paling rendah adalah Jawa Tengah dan DKI, yaitu 0,01. Jadi, sama sekali tidak ada bukti bahwa biaya Pilkada mahal.

Jika biaya kampanye dianggap mahal, sebetulnya masih dapat dicarikan jalan keluarnya. Pembatasan media kampanye adalah salah satunya. Pemerintah dapat menetapkan aturan kampanye luar ruang dengan pembatasan lokasi dan ukuran.

Teknisnya, kandidat hanya boleh memasang gambar di lokasi yang ditetapkan dan disiapkan pemerintah, dan ukurannya seragam. Kampanye melalui media dapat dibiayai pemerintah untuk menjaga asas kesetaraan, sehingga tidak ada lagi kandidat pemilik media menggunakan medianya untuk kampanye.

Yang mungkin masuk wilayah abu-abu justru biaya dari partai politik itu sendiri, yaitu biaya menggunakan partai atau yang dikenal sebagai mahar atau biaya perahu. Sudah bukan rahasia biaya ini menjadi mahal karena memang masuk wilayah abu-abu.

Karena itu, masalahnya justru terletak pada perilaku partai politik itu sendiri. Hanya partai politik yang dapat menyelesaikan masalah ini. Kalau KMP beranggapan mahalnya biaya Pilkada bersumber dari ini, maka mengajukan usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak dapat ditemukan logikanya.

Kedua, masalah desentralisasi fiskal dan pemilihan kepala daerah. Desentralisasi fiskal seperti yang dipraktikkan di Indonesia senapas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Langkah besar dalam bidang keuangan ini justru menjadi pilar pokok desentralisasi. Baru beberapa tahun kemudian langkah politik berupa pemilihan langsung kepala daerah mengikutinya.

Dalam kajian ekonomi publik selalu disebutkan bahwa desentralisasi fiskal berpasangan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dari sini dapat dikatakan syarat utama desentralisasi fiskal ialah pemilihan langsung kepala daerah.

Kenapa harus demikian? Roy Bahl (2008) menjawab, karena ada masalah akuntabilitas. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD membuat akuntabilitas mengarah ke atas, artinya kepada parlemen atau partai politik, dan bukannya mengarah kepada rakyat. Namun, yang jauh lebih penting selain akuntabilitas, adalah masalah kesejahteraan mendasar berupa layanan publik yang lebih baik.

Saat ini, sumber penting pendanaan daerah masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Dalam RAPBN 2015, besar transfer mencapai Rp 640 triliun, dan total RAPBN mencapai Rp 2019 triliun. Besarnya transfer sekitar 31 persen dari RAPBN, dan pada tahun-tahun sebelumnya juga tidak jauh berbeda.

Selama desentralisasi berjalan, belum ada data yang menyatakan bahwa pelayanan publik semakin menurun atau stagnan setelah adanya desentralisasi fiskal. Dari berbagai studi yang dilakukan, termasuk oleh penulis, dapat dikatakan bahwa pelayanan dasar justru mengalami peningkatan. Setidaknya dalam pemberantasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

Kesejahteraan relatif meningkat karena kepala daerah yang dipilih oleh rakyat memiliki insentif yang sangat besar untuk merespon kehendak rakyat. Kepala daerah tampaknya sadar betul bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan indikator yang amat penting bagi keberhasilan tugasnya.

Memang betul kesehatan dan pendidikan juga dibantu oleh pemerintah pusat, tetapi kepala daerah memiliki pilihan untuk melaksanakannya atau tidak. Respon yang paling mudah dibaca dari kepala daerah adalah ketika mendekati pemilihan umum.

Kepala daerah petahana akan membangun proyek infrastruktur yang dapat langsung dinikmati rakyat, yang juga pemilihnya. Sekilas ini tampak tidak bagus, tapi pada akhirnya ini dapat dilihat sebagai upaya kepala daerah memberikan pelayanan kepada warganya. Ini merupakan indikasi baik, karena kepala daerah ternyata memperhatikan kehendak pemilihnya.

Contoh-contoh di atas menegaskan bahwa desentralisasi fiskal akan memberikan dampak positif kepada daerah karena kepala daerah menanggapi dengan baik kehendak pemilihnya. Ini berarti desentralisasi fiskal harus sejalan dengan proses demokrasinya.

Jika desentralisasi fiskal dijalankan tanpa proses demokrasi berupa pemilihan kepala daerah langsung, yang akan didapati adalah ketidakpastian penggunaan dana transfer. Kemungkinan besar dana tersebut akan banyak dihabiskan bukan untuk kepentingan rakyat, karena suaranya sudah tidak perlu didengar lagi. Dan jika itu terjadi, maka bukan hanya kemunduran demokrasi, tetapi juga kemerosotan tingkat kesejahteraan rakyat di daerah-daerah.

* * *

Penulis adalah political economist di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Visiting Professor di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang

 

No image
Reporter: Redaksi
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait