Krisis, Fakta atau Fatamorgana

Pada 2008 Ketua KPK dan BPK menyambut baik ajakan Presiden SBY dalam menghadapi krisis global
No image
Oleh
17 Juni 2014, 09:38
No image
KATADATA/

Washington, DC., 18 September 2008

Nancy Pelosi, Ketua Kongres Amerika Serikat, bergegas mengumpulkan para sejawatnya dari Partai Demokrat. Kondisi keuangan AS sedang remuk diamuk badai krisis, setelah Lehman Brothers dibiarkan bangkrut. 

Menjelang sore, diteleponnya Menteri Keuangan AS Henry Paulson, yang dimintanya datang keesokan harinya untuk memberikan paparan. Tapi, sungguh mengagetkan jawaban Paulson. ?Esok pagi sudah sangat terlambat.? Perekonomian AS di lembah neraka.

Melihat tanda-tanda gawat, Pelosi merencanakan rapat lanjutan dengan mengundang Gubernur the Fed Ben Bernanke. Di malam harinya, pertemuan dihadiri oleh para pimpinan kongres dan senat dari fraksi Demokrat dan Republik. 

Kepada mereka Paulson menggambarkan kondisi perekonomian AS yang sedang meleleh. Ketika dimintai pendapat oleh Pelosi, jawaban Bernanke tak kalah mengejutkan. ?Jika kita tak bertindak cepat, tidak akan ada lagi perekonomian pada hari Senin.? Dan ini sudah Kamis malam. 

Seisi ruangan sontak terkejut. Untuk menanggulanginya, Paulson menyodorkan solusi berupa rencana pemerintah membeli aset-aset bermasalah dari berbagai institusi keuangan. Nilainya tak tanggung-tanggung: US$ 700 miliar!

* * *

Jakarta, 21 November 2008

Ketika warga Jakarta terlelap, sebuah rapat penting berlangsung di kantor Kementerian Keuangan. Rapat konsultasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) semalam suntuk itu mendadak digelar, lantaran kondisi Bank Century sudah sekarat.

Dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang dikucurkan Bank Indonesia tak mampu menopang kelangsungan hidup Century. Penarikan dana oleh nasabah terus berlangsung. Akibatnya, seperti dituturkan Gubernur BI Boediono, Century ditetapkan sebagai bank gagal karena rasio kecukupan modalnya (CAR) sudah minus. Uang tunai di brankasnya pun tinggal Rp 20 juta. 

Celakanya, kejatuhan bank ini di kala krisis?kendati asetnya terbilang kecil?ditengarai berdampak sistemik. Karena itulah, nasib bank ini harus segera ditentukan sebelum bank dan pasar modal mulai beroperasi pada Jumat pagi.

Di tengah himpitan waktu ini, akhirnya keputusan sulit dibuat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga Ketua KSSK, bersama Gubernur BI Boediono: Century diselamatkan. Sebuah keputusan yang setahun kemudian menuai kontroversi, bahkan kini berujung ke meja pengadilan.

* * *

Dua kisah penyelamatan ekonomi ini boleh dibilang mirip. Para pengambil keputusan dihadapkan pada situasi darurat. Mereka tak punya kemewahan waktu. Padahal, keputusan harus diambil dengan sangat cepat, meski informasi yang dimiliki relatif terbatas dan jauh dari sempurna.

Pemerintah Amerika saat itu tentu tak mau salah langkah dua kali. Keputusan mereka membiarkan Lehman Brothers bangkrut, ternyata menimbulkan badai besar. Akibatnya, ongkos pemulihan ekonominya pun menjadi sangat mahal.

Itu sebabnya, dalam buku terbarunya ?Stress Test?, Timothy Geithner, mantan Menteri Keuangan AS yang menggantikan Paulson, menyatakan penyesalannya. Menurut Geithner, yang kala itu menjabat Presiden Bank Sentral New York, sebuah kesalahan besar membiarkan Lehman Brothers bangkrut. 

Jika saja dimungkinkan, dia akan mencegahnya. Tapi sayangnya, Kementerian Keuangan dan the Fed tidak memiliki kewenangan penuh untuk itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah berseloroh di awal-awal krisis AS berkecamuk. ?Dulu kita yang terus dipertanyakan di forum-forum internasional. Tapi kini, negara-negara maju yang perlu belajar dari Indonesia,? tuturnya. Pengalaman pahit negeri ini saat dihantam badai krisis ekonomi Asia pada 1997/1998, memberikan pelajaran berharga. 

Masih segar dalam ingatan Boediono, yang kala itu menjabat Direktur BI, masa-masa kelam itu. Oleh karenanya, ketika ia kembali dihadapkan pada situasi ancaman kolaps Bank Century di tengah terjadinya krisis likuiditas perbankan dan tidak adanya penjaminan penuh dana nasabah (blanket guarantee), ia tak mau berspekulasi dan memilih menyelamatkannya.

Aset bank bobrok ini memang cuma sekitar 0,7 persen dari perbankan nasional. Tapi, perlu dicatat, aset 16 bank yang ditutup pada 1997 pun hanya 2,3 persen alias 0,14 persen setiap bank. 

Pengalaman ini mengajarkan, penutupan bank sekecil apa pun dalam situasi krisis ibarat memantik api di jerami yang kering. Apalagi banyak fakta menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat itu tidak dalam kondisi sehat-walafiat. Likuiditas di pasar uang antar-bank pada November 2008?saat Century diselamatkan?sangat kering, seperti pada 1997. 

Menurut catatan BI, saat itu ada 18 bank setara Century plus 5 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berpotensi kesulitan likuiditas.  Bahkan tiga bank BUMN raksasa, yaitu Mandiri, BRI, dan BNI, juga meminta tambahan dana likuiditas ke pemerintah hingga Rp 45 triliun, meski yang disetujui akhirnya hanya Rp 15 triliun.

Besarnya tekanan terhadap perbankan nasional ini terekam dalam grafik Banking Pressure Index Danareksa Research Institute. Titik dalam grafik BPI pada November 2008 sudah di atas ambang batas aman. Bahkan sudah lebih tinggi dari masa-masa awal krisis moneter Indonesia pada Maret 1997. 

Itu sebabnya, BI pada 29 Oktober 2008 sudah membunyikan ?alarm? siaga satu Crisis Management Protocol, yang memantau ketat kondisi moneter dari jam ke jam. Dalam situasi rawan seperti inilah beragam peraturan diubah dan dilahirkan untuk meredam krisis. 

Salah satu yang diributkan hingga kini, yaitu perubahan peraturan BI tentang persyaratan pemberian FPJP, yang akhirnya dinikmati Century. Sebagian curiga ada persekongkolan jahat di baliknya. 

Kecurigaan kian besar karena dibumbui oleh berbagai rumor. Salah satunya, rumor penggelontoran dana bailout Century secara tunai, senilai triliunan rupiah, di hari Sabtu dan Minggu?seperti juga dilansir oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Padahal faktanya, dana itu pertama kali dikucurkan via transfer pada Senin pagi, 24 November 2008, pukul 07.42. 

Kesesatan persepsi lainnya, yaitu seolah-olah jika Century ditutup tak ada biayanya alias gratis. Padahal, biaya penutupan ditaksir mencapai Rp 6,4 triliun?untuk penggantian dana nasabah yang dijamin?yang berarti tak jauh beda dengan nilai bailout Rp 6,7 triliun. Biaya penutupan bahkan pada akhirnya bisa lebih mahal, jika bank ini tahun ini bisa dijual dengan harga bagus.

Menurut Guru Besar hukum pidana UGM Prof. Eddy Hiariej (Katadata, 23/5), bukti adanya situasi krisis sebetulnya sudah terjawab dengan dilansirnya tiga Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) pada Oktober 2008. Sebab, seperti dinyatakan dalam pasal 22 UUD 1945, lahirnya Peppu terkait dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dua dari tiga Perpu itu pun sudah disahkan oleh DPR menjadi UU.

Ketika terjadi keadaan darurat, Prof. Eddy menggarisbawahi, berlakulah asas necessitatis non hebetlegem yang berarti dalam keadaan darurat tak berlaku hukum (Kompas, 23/5). Dengan kata lain, kebijakan bailout Century untuk penyelamatan ekonomi tak bisa dipidanakan, kalau pun ada berbagai kekurangsempurnaan di sana-sini.

Pendapat Prof. Eddy diperkuat oleh tiga guru besar hukum lainnya, yakni Prof. Hikmahanto Juwana (UI), serta kesaksian Prof. Komariah Sapardjaja (Unpad) dan mantan hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Mohamad Laica Marzuki di persidangan. 

?Permakluman? ini pulalah yang disampaikan oleh Ketua KPK Antasari Azhar dalam rapat yang digelar oleh Presiden untuk menghadapi krisis global pada 9 Oktober 2008. Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa dalam situasi krisis, bisa saja ditempuh langkah-langkah darurat penyelamatan perekonomian nasional kendati perangkat hukumnya belum sempurna. 

Antasari menyambut baik ajakan Presiden. ?Ada yurisprudensi bahwa hilanglah sifat melawan hukum jika kepentingan umum terlayani,? katanya seperti tertuang dalam notulen rapat.

Di rapat yang sama, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution bahkan memuji langkah cepat Presiden SBY. ?Saya sependapat sekali, dan saya kira you handled it well, pak Presiden,? katanya. Ia terkesan dengan kisah pertemuan Pelosi, Bernanke dan Paulson, yang disebutnya sebagai sebuah langkah cepat yang dilandasi kebersamaan untuk menghadapi krisis ekonomi.

Persoalannya, kebijakan tanggap-darurat inilah yang kini justru sedang diadili dalam perkara Century. Namun, berbeda dengan Geithner, Boediono menyatakan tak pernah menyesali keputusannya. Sebab, di matanya, krisis saat itu bukanlah fatamorgana, tapi sebuah fakta. Dan terbukti, dengan bailout Century, perekonomian Indonesia pun selamat dari krisis. 

* * *

Artikel opini ini sudah dimuat di Koran Tempo, Edisi 16 Juni 2014

No image
Reporter: Redaksi
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait