Survei LSI: Sikap Pendukung Parpol soal Penundaan Pemilu 2024

Aryo Widhy Wicaksono
4 Maret 2022, 15:57
Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sela peresmian gedung Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2/2022). Presiden mengatakan IKN Nusantara merupakankota berkonsep ‘smart forest city’ yang 70 perse
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sela peresmian gedung Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2/2022). Presiden mengatakan IKN Nusantara merupakankota berkonsep ‘smart forest city’ yang 70 persen wilayahnya merupakan area hijau, 80 persen kendaraan yang ada merupakan transportasi publik, dan 80 persen lebih didukung energi hijau dari ‘hydropower’ di Sungai Kayan.

Elit politik saat ini terbelah menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024, yang diungkapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu. Muhaimin beralasan, kondisi Indonesia yang masih berhadapan dengan pandemi, pemulihan ekonomi yang terpuruk karena pandemi, dan pemindahan ibu kota negara (IKN) mendorongnya untuk mengusulkan wacana ini.

Menyikapi ini, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, serta Zulkifli Hasan dari PAN pun setuju. Di sisi lain, PDIP, Nasdem, Gerindra, dan Demokrat menolak usulan masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang.

Melihat polemik ini, Lembaga Survei Indonesia (LSI) kemudian membuat survei untuk melihat bagaimana sikap para pendukung partai dalam menyikapi wacana ini. Jajak pendapat LSI dilakukan terhadap 1.197 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, menggunakan metode wawancara melalui telepon.

"Hasil jajak pendapat diharapkan dapat memberi potret tentang sikap publik mengenai wacana penundaan Pemilu yang sedang mencuat saat ini, apakah mengkonfirmasi atau sebaliknya, membantah klaim sebagian elit politik yang berhasrat menunda Pemilu," jelas Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, saat memaparkan hasil survei, Kamis (3/3).

Survei LSI dilakukan dengan membagi respondennya berdasarkan basis pilihan responden saat Pemilu 2019 maupun Pilpres 2019. Hasilnya, mayoritas menolak usulan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Hanya responden pemilih PSI dan Nasdem yang memiliki kecenderungan setuju karena memiliki persentase penolakan di atas 50%. Dari survei, 66,7% responden pemilih PSI menyatakan setuju perpanjangan masa jabatan presiden, dan 33,3% yang menolak. Kemudian untuk Nasdem, 50% dari responden setuju, dan 46,2% yang menolak.

"Dari segi partai, mayoritas lebih menyetujui pendapat presiden harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024," jelas Djayadi.

Hampir semua basis partai menolak perpanjangan masa jabatan presiden, terlepas adanya alasan pandemi, pemulihan ekonomi, maupun demi memastikan pembangunan ibu kota negara dapat berjalan baik.

Sementara jika dilihat berdasarkan dukungan pada Pilpres 2019. Responden pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin yang menolak mencapai 52,4%, sedangkan pendukung Prabowo-Sandi 81,6%.

Halaman:
Reporter: Aryo Widhy Wicaksono
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...