Pemerintah Diminta Bikin Offset Terpadu Terkait Imbal Dagang Alutsista

Aryo Widhy Wicaksono
11 Maret 2022, 13:18
Pemerintah Indonesia mengkaji pembelian sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Prancis, termasuk 48 unit pesawat jet tempur Rafale produksi Dassault Aviation.
Dok. Dassault Aviation
Pemerintah Indonesia mengkaji pembelian sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Prancis, termasuk 48 unit pesawat jet tempur Rafale produksi Dassault Aviation.

Pemerintah diharapkan merancang sebuah strategi offset terpadu, terkait dengan pembelian pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation dari Prancis senilai Rp 116 triliun, dan pesawat F-15EX dari Amerika senilai Rp 200 triliun. 

Menurut Ketua The Center for Strategic Development Studies (CSDS), As Natio Lasman, strategi offset yang terpadu penting, untuk memastikan dampak pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai ratusan triliun rupiah itu terlihat nyata bagi pembangunan kemampuan inovasi dirgantara nasional.

Offset merupakan suatu bentuk imbal dagang, dimana pemasok luar negeri setuju melakukan investasi, kerja sama produksi, serta alih teknologi ke dalam negara pembeli barang/jasa. Selain itu, memberikan peralatan, bantuan yang diperlukan untuk pendirian industri baru dengan tujuan ekspor, serta pembangunan atau peluasan teknologi manufaktur yang ada dan kemampuan industri.

Ia yakin, strategi offset yang terpadu akan membuat peluang imbal beli alutsista, dapat benar-benar diarahkan demi meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi dirgantara Indonesia. "Untuk mengelola offset ini agar bernilai maksimal, perlu adanya leading agency atau sejenis lembaga pengelola," jelas Lasman dalam diskusi daring, Rabu (9/3).

Lembaga pengelola imbal-dagang ini diharapkan dapat memastikan semua insentif, fasilitas, maupun peluang yang didapat dari pembelian alutsista, dapat terkelola dengan baik demi meningkatkan kemampuan inovasi teknologi dirgantara nasional. "Karena itu Pemerintah harus segera memikiran format ideal dari lembaga pengelola imbal dagang ini," jelas Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ini.

Pemikiran serupa juga diungkapkan CEO IPTN North America, Inc., Gautama Indra Djaya. Menurutnya terbentuknya lembaga pengelolaan imbal-dagang dapat meminimalisir ketergantungan Indonesia terhadap teknologi negara lain. Sebab SDM Indonesia sudah sangat mampu mengikuti perkembangan teknologi apapun. “Idealnya melalui offset ini kita bisa secara bertahap mengalihkan teknologi kunci produksi, pesawat baik sipil maupun tempur,” tutur Gautama dalam diskusi ini.

Halaman:
Reporter: Aryo Widhy Wicaksono
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...