Pemerintah Diminta Bikin Offset Terpadu Terkait Imbal Dagang Alutsista

Pemerintah diharapkan membuat lembaga khusus untuk merancang strategi offset yang terpadu
Image title
11 Maret 2022, 13:18
Pemerintah Indonesia mengkaji pembelian sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Prancis, termasuk 48 unit pesawat jet tempur Rafale produksi Dassault Aviation.
Dok. Dassault Aviation
Pemerintah Indonesia mengkaji pembelian sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Prancis, termasuk 48 unit pesawat jet tempur Rafale produksi Dassault Aviation.

Pemerintah diharapkan merancang sebuah strategi offset terpadu, terkait dengan pembelian pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation dari Prancis senilai Rp 116 triliun, dan pesawat F-15EX dari Amerika senilai Rp 200 triliun. 

Menurut Ketua The Center for Strategic Development Studies (CSDS), As Natio Lasman, strategi offset yang terpadu penting, untuk memastikan dampak pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai ratusan triliun rupiah itu terlihat nyata bagi pembangunan kemampuan inovasi dirgantara nasional.

Offset merupakan suatu bentuk imbal dagang, dimana pemasok luar negeri setuju melakukan investasi, kerja sama produksi, serta alih teknologi ke dalam negara pembeli barang/jasa. Selain itu, memberikan peralatan, bantuan yang diperlukan untuk pendirian industri baru dengan tujuan ekspor, serta pembangunan atau peluasan teknologi manufaktur yang ada dan kemampuan industri.

Ia yakin, strategi offset yang terpadu akan membuat peluang imbal beli alutsista, dapat benar-benar diarahkan demi meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi dirgantara Indonesia. "Untuk mengelola offset ini agar bernilai maksimal, perlu adanya leading agency atau sejenis lembaga pengelola," jelas Lasman dalam diskusi daring, Rabu (9/3).

Advertisement

Lembaga pengelola imbal-dagang ini diharapkan dapat memastikan semua insentif, fasilitas, maupun peluang yang didapat dari pembelian alutsista, dapat terkelola dengan baik demi meningkatkan kemampuan inovasi teknologi dirgantara nasional. "Karena itu Pemerintah harus segera memikiran format ideal dari lembaga pengelola imbal dagang ini," jelas Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ini.

Pemikiran serupa juga diungkapkan CEO IPTN North America, Inc., Gautama Indra Djaya. Menurutnya terbentuknya lembaga pengelolaan imbal-dagang dapat meminimalisir ketergantungan Indonesia terhadap teknologi negara lain. Sebab SDM Indonesia sudah sangat mampu mengikuti perkembangan teknologi apapun. “Idealnya melalui offset ini kita bisa secara bertahap mengalihkan teknologi kunci produksi, pesawat baik sipil maupun tempur,” tutur Gautama dalam diskusi ini.

Indra pun mencontohkan praktik yang dulu pernah berjalan saat Bacharuddin Jusuf Habibie masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek). “Manajemen offset saat Pak Habibie sebagai Menristek yang merangkap sebagai Dirut IPTN juga adalah pengalaman yang baik. Karena kita berhasil mengalihkan beberapa teknologi kunci pengembangan pesawat terbang,” tambah Indra.

Untuk saat ini, Cina menjadi salah satu negara yang telah memiliki lembaga khusus untuk mengkoordinasikan offset pembelian pesawat sipil maupun tempur, sehingga memberikan posisi tawar lebih tinggi. Hal ini yang membuat industri pesawat mitra sulit menolak permintaan dari Cina.

Sebelumnya TNI Angkatan Udara memastikan akan membeli pesawat tempur Rafale buatan Perancis dan F-15 EX buatan Amerika Serikat. Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan saat ini TNI AU sudah memiliki pesawat F-16 dan Sukhoi buatan Rusia. Namun, pihaknya mengaku membutuhkan pesawat generasi 4,5 dengan kategori medium ke atas.

TNI AU akhirnya memilih Rafale dan F-15 EX buatan AS. "Ini juga hasil pemikiran dari Kementerian Pertahanan," kata Marsekal Fadjar, dikutip dari Antara, Rabu (22/12).

Fadjar mengatakan TNI akan membeli sekitar 30 unit pesawat atau dua sampai tiga skuadron. Ia pun sudah bertemu dengan tim F-15 EX untuk membicarakan soal pembelian ini, dan unit pertama baru akan tersedia pada 2027 mendatang.

Reporter: Aryo Widhy Wicaksono
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait