Respons DPR soal Pertemuan Cak Imin dan Anggota KPU - Bawaslu Terpilih
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengadakan pertemuan dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih, pada Jumat, (11/3) lalu.
Hal ini diketahui melalui unggahan dari akun Instagram Cak Imin, yakni @cakiminow. Terlihat Cak Imin yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) duduk bersama dengan para bakal calon anggota disertai dengan foto bersama.
"Kedatangan tamu-tamu penting, pengawal demokrasi yang fair adil dan akuntabel. Para anggota KPU dan Bawaslu. Ada yang kenal?" ujar Cak Imin melalui akun Instagramnya.
Unggahan ini kemudian menuai pro-kontra, terutama karena pertemuan dilakukan dengan para komisioner yang belum dilantik secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, serta dikaitkan dengan pernyataan Cak Imin sebelumnya, yang mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa kedatangan anggota komisioner KPU dan Bawaslu tersebut adalah untuk bersilaturahmi. Bahkan, hal itu tidak hanya dilakukan ke tempat Cak Imin, tetapi juga kepada pimpinan DPR lainnya, termasuk ia dan Ketua DPR Puan Maharani.
"Ke tempat saya dulu justru sebelum ke Cak Imin," ujar Dasco di Kompleks Parlemen pada Senin (14/3).
Dasco menyebut pertemuan tersebut tidak perlu dijadikan polemik dan justru dapat dijadikan sebagai tradisi. Para anggota komisioner terpilih menurutnya dapat melakukan perkenalan bersama-sama secara terbuka. "Anggota KPU dan Bawaslu tidak gelap-gelapan tapi secara terang-terangan melakukan silaturahmi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, mengkritik langkah yang dilakukan Cak Imin. Menurut Mardani, seharusnya pertemuan dengan para bakal anggota dihadiri oleh semua pimpinan DPR.
Anggota Komisi II DPR tersebut juga menilai keadilan dan transparansi para anggota KPU dan Bawaslu terpilih perlu dijaga. Apalagi karena mereka belum dilantik Presiden Jokowi, sehingga belum melakukan konsolidasi internal.
