DPR Kritik Menteri Pendukung Wacana Tunda Pemilu 2024

Image title
15 Maret 2022, 14:33
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/2/2022). Dalam rapat Paripurna tersebut DPR menetapkan tujuh Anggota KPU dan lima Anggota Bawaslu 2022-2027.
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/2/2022). Dalam rapat Paripurna tersebut DPR menetapkan tujuh Anggota KPU dan lima Anggota Bawaslu 2022-2027.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik usulan perpanjangan masa jabatan Presiden dan menunda pelaksanaan Pemilu 2024, yang saat ini tengah menjadi polemik setelah dilontarkan beberapa politisi dan menteri. Usulan ini, awalnya disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan didukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2021-2022, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, menilai usulan tersebut telah menodai demokrasi di Indonesia. Sebab, usulan yang disampaikan memiliki kesan dipaksakan untuk terjadi. "Saya melihat ada indikasi penyabutan demokrasi," jelas Masinton saat menginterupsi Rapat Paripurna, Selasa (15/3). 

Advertisement

Ia berharap, usulan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden ataupun penundaan Pemilu, dapat dilakukan melalui forum dialog di antara para pihak yang berkepentingan, tentunya termasuk dengan DPR sebagai lembaga legislatif. Masinton khawatir, praktik mengajukan wacana kebijakan politik ke publik akan memiliki preseden negatif ke depannya, karena terkesan mengedepankan kepentingan pribadi, apalagi disampaikan oleh menteri kabinet. Tindakan ini juga menghilangkan makna gotong royong yang menjadi semangat dari demokrasi di Indonesia. 

Masinton juga menyayangkan manuver yang dilakukan menteri kabinet saat ini, yang turut mendukung wacana untuk mengubah konstitusi. Tanpa menyebut nama, ia menyindir menteri yang melakukannya melalui podcast. Hal ini ditengarai mengacu kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang baru-baru ini berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden di podcast Deddy Corbuzier.

"Bagaimana terang-terangan dinyatakan, saya melihat di podcastnya, tiga tahun ya sama saja itu kan tiga periode," ucapnya.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmen lembaga legislatif terhadap kerangka hukum yang ada. Yaitu melaksanakan Pemilu 2024 sesuai ketetapan yang sudah disepekati sebelumnya oleh Komisi II DPR, bersama lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemerintah pada masa sidang sebelumnya.

Halaman:
Reporter: Nuhansa Mikrefin
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement