Pernikahan Ketua MK dan Adik Jokowi Dinilai Sarat Konflik Kepentingan
Rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati, dikhawatirkan memiliki implikasi terhadap independensi dan imparsialitas MK sebagai lembaga peradilan.
Sebagai lembaga yudikatif, MK memiliki tugas dan wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 , serta memutus perkara terkait sengketa lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) hingga pemakzulan Presiden.
"Secara ketatanegaraan akan timbul masalah, pernikahan itu akan menimbulkan relasi antara ketua MK dan Presiden melalui keluarganya," ucap Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, kepada Katadata.co.id, Selasa (22/3).
Feri tak mau pernikahan yang terjalin menimbulkan kecurigaan terhadap setiap putusan yang dihasilkan MK, akibat adanya hubungan keluarga antara Anwar Usman dengan Presiden Jokowi. Terutama karena perkara-perkara yang ditangani MK erat kaitannya dengan politik.
Selain itu, semangat dan konsep terbentuknya lembaga peradilan semestinya untuk memberikan keputusan secara adil, dan jauh dari konflik kepentingan.
"Tidak boleh ada relasi itu. Demi kecintaan terhadap MK dan calon istri, agar menjaga muruah MK juga, jadi sebaiknya mundur," ucap Feri.
Anwar Usman yang kini berusia 65 tahun, masih memiliki waktu 5 tahun lagi sebagai hakim konstitusi. Selama periode tersebut, MK masih akan menguji beberapa undang-undang yang terkait dengan kebijakan Jokowi.
