PKS Anggap Reshuffle Bukti Jokowi Kurang Sukses Pimpin Kabinet
Isu perombakan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat. Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengumumkan reshuffle kabinet pada Rabu (23/3). Menteri yang akan mengisi kursi kabinet dikabarkan berasal dari partai politik.
Menanggapi isu reshuffle ini, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menjelaskan, sejatinya reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Namun, jika perombakan benar dilakukan, hal ini menunjukkan kurang suksesnya Jokowi dalam memimpin kabinet.
Wakil Ketua MPR ini mengacu kepada pernyataan Jokowi sebelumnya, yang telah berulang kali mengedepankan visinya sebagai acuan bekerja para menteri di kabinetnya. "Jokowi selalu bilang tidak ada visi menteri, yang ada visi Presiden," kata Hidayat saat dihubungi Katadata.co.id, Selasa (22/3).
Menurutnya, kinerja kabinet saat ini masih jauh dari janji kampanye yang diucapkan Presiden. Bahkan, beberapa kebijakan justru bertolak belakang, seperti impor kedelai yang sejak awal Jokowi canangkan untuk berhenti tak kunjung terpenuhi. Contoh lainnya adalah naiknya harga minyak goreng akibat hilangnya Harga Eceran Terkecil (HET).
Terlepas dari faktor-faktor eksternal yang turut mempengaruhi persoalan perekonomian bangsa, tetapi masyarakat akan melihat kinerja Jokowi berdasarkan janji politik ketika masa kampanye.
Reshuffle pun dapat menjadi tolok ukur sejauh mana Presiden Jokowi berhasil mewujudkan visinya dalam membangun Indonesia. "Menteri dipilih Presiden dan hakikatnya sebagai pembantu Presiden. Sebenarnya yang perlu mendapatkan kritikan adalah sejauh mana Presiden melakukan koordinasi untuk memastikan menteri bekerja sesuai visi misi Presiden," jelasnya.
