PKS Anggap Reshuffle Bukti Jokowi Kurang Sukses Pimpin Kabinet
Isu perombakan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat. Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengumumkan reshuffle kabinet pada Rabu (23/3). Menteri yang akan mengisi kursi kabinet dikabarkan berasal dari partai politik.
Menanggapi isu reshuffle ini, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menjelaskan, sejatinya reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Namun, jika perombakan benar dilakukan, hal ini menunjukkan kurang suksesnya Jokowi dalam memimpin kabinet.
Wakil Ketua MPR ini mengacu kepada pernyataan Jokowi sebelumnya, yang telah berulang kali mengedepankan visinya sebagai acuan bekerja para menteri di kabinetnya. "Jokowi selalu bilang tidak ada visi menteri, yang ada visi Presiden," kata Hidayat saat dihubungi Katadata.co.id, Selasa (22/3).
Menurutnya, kinerja kabinet saat ini masih jauh dari janji kampanye yang diucapkan Presiden. Bahkan, beberapa kebijakan justru bertolak belakang, seperti impor kedelai yang sejak awal Jokowi canangkan untuk berhenti tak kunjung terpenuhi. Contoh lainnya adalah naiknya harga minyak goreng akibat hilangnya Harga Eceran Terkecil (HET).
Terlepas dari faktor-faktor eksternal yang turut mempengaruhi persoalan perekonomian bangsa, tetapi masyarakat akan melihat kinerja Jokowi berdasarkan janji politik ketika masa kampanye.
Reshuffle pun dapat menjadi tolok ukur sejauh mana Presiden Jokowi berhasil mewujudkan visinya dalam membangun Indonesia. "Menteri dipilih Presiden dan hakikatnya sebagai pembantu Presiden. Sebenarnya yang perlu mendapatkan kritikan adalah sejauh mana Presiden melakukan koordinasi untuk memastikan menteri bekerja sesuai visi misi Presiden," jelasnya.
Hidayat pun tak mau reshuffle hanya dipandang sebagai upaya evaluasi terhadap menteri-menteri yang memiliki kinerja kurang baik. Sebab hakikatnya, mereka dipilih oleh Jokowi. "Jangan sampai para menteri yang disalahkan, sehingga sudah dipertimbangkan secara masak dan komprehensif."
Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya akan mempertimbangkan dinamika yang berkembang di masyarakat.
Kondisi masyarakat dapat menjadi acuan evaluasi Presiden Jokowi terhadap kinerja menteri di kabinetnya. "Itu akan menjadi bahan penilaian bagi presiden apabila ada reshuffle untuk kemudian mempertimbangkan mana yang dipertahankan, mana yang diistirahatkan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/3).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id, perombakan kabinet pada pekan ini dipastikan setelah payung hukum Ibu Kota Negara (IKN) rampung dan pemilihan Kepala Ibu Kota Negara (IKN). Indikasi lainnya adalah pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri saat meninjau Persemaian Modern Rumpin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.
"Presiden Jokowi sudah beberapa kali membahas reshuffle dengan pimpinan parpol dan pihak terkait. Terakhir pada akhir pekan lalu," kata sumber yang mengetahui informasi ini kepada Katadata.co.id, Selasa (22/3).
