Cina Dukung Indonesia yang Tak Bahas Konflik Rusia-Ukraina di G20
Pemerintah Cina mendukung sikap pemerintah Indonesia yang tetap fokus pada tiga agenda utama Presidensi G20 di konflik Rusia dan Ukraina. Pernyataan ini disampaikan terkait dengan upaya beberapa negara yang ingin menambahkan isu Rusia dan Ukraina ke dalam agenda G20 tahun ini.
"Kami juga sudah mengetahui bahwa Indonesia menyampaikan pendiriannya bahwa G20 ada forum ekonomi dan finansial,” kata Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (31/3) dikutip dari Antara.
Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun ini menghadapi tantangan di tengah berlangsungnya konflik Rusia dan Ukraina. Negara-negara sesama anggota G20 terpolarisasi. Ada yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia, ada yang memihak Ukraina, dan bergeming dengan sikap tidak memihak, seperti Indonesia.
“Kami sangat setuju Indonesia bisa mengabaikan gangguan-gangguan tersebut,” katanya.
Anggota G20 adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Cina pun memuji tema G20 tahun ini, yaitu “Recover Together, Recover Stronger”, dengan menetapkan tiga agenda utama, yaitu arsitektur kesehatan dunia, transisi energi, dan transformasi digital.
Lu berpendapat bahwa isu-isu ini memang menjadi fokus dan perlu didiskusikan dunia. Menurut Lu, pertemuan multilateral tingkat tinggi, seperti G20, harus memiliki fungsi serta fokus pada isu atau masalah tertentu.
“Kalau kita masukkan semua isu itu ke dalam instansi multilateral ini, akan mengganggu fungsinya. Itu juga tidak akan membantu instansi-instansi tersebut untuk berperan,” ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menetapkan sikap terkait konflik Rusia-Ukraina dalam Presidensi G20, dengan tetap fokus terhadap tiga agenda utama.
“Sekali lagi, dalam Presidensi G20 fokus perhatian kita mendorong tiga agenda utama, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi,” kata Staf Khusus untuk Penguatan Program-Program Prioritas Kementerian Luar Negeri Dian Tiansyah Djan, Kamis (10/3).
