Menelusuri Profil Binomo dan 404 Group dari Rusia
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mendapatkan informasi mengenai identitas pejabat tinggi Binomo, sebuah platform perdagangan dengan binary option atau opsi biner.
Opsi biner adalah instrumen perdagangan daring yang mengharuskan pengguna untuk memilih satu di antara dua opsi, apakah harga aset akan naik atau turun? Sebelum menentukan pilihan, pengguna juga mesti menaruh modal, untuk menebak harga dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
Meski sudah mengetahui identitas mereka, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) II Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim, Kombes Pol. Chandra Sukma Kumara, mengatakan Polri belum bisa menangkap petinggi Binomo itu.
“Belum, masih didalami, karena kalau terkait Binomo kan kalau di luar negeri soalnya legal, bukan wewenang otorisasi kami,” kata Chandra di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/4).
Informasi ini merupakan keterangan yang diberikan tersangka Brian Edgar Nababan (BEN), yang menjadi manajer dari Binomo, dan memiliki hubungan dengan perusahaan 404 Group di Rusia.
Lalu bagaimana profil perusahaan Binomo dan 404 Group di luar negeri?
Berdasarkan penelusuran di internet, Binomo memang lebih populer sebagai aplikasi untuk melakukan investasi komoditas berjangka seperti valutas asing (valas), kripto, hingga emas.
Menurut Impact Investing Policy Collaborative (IIPC), Binomo beroperasi di 133 negara, dengan India, Brasil, Indonesia, Vietnam, dan Turki sebagai negara yang paling populer menggunakan aplikasi ini.
Dalam situs resminya, IIPC menyatakan diri sebagai organisasi nirlaba internasional yang dibentuk untuk memberikan sumber informasi akurat mengenai opsi biner, Contract for Difference (CFD), dan perdagangan valuta asing.
IIPC juga melaporkan Binomo lahir pada 2014 oleh Dolphin Corp., perusahaan yang berkantor di First St. Vincent Bank Ltd., Kingstown, St. Vincent dan Grenadines. Negara di kawasan Karibia ini, termasuk salah satu yang masuk radar Financial Action Task Force (FATF) karena tidak kooperatif mencegah pencucian uang.
Dikutip dari offshore-protection.com, St. Vincent dan Grenadines juga menjadi "tax haven" atau "surga pajak", karena perusahaan offshore di negara itu dibebaskan dari pembayaran pajak selama 25 tahun. Tidak ada pajak penghasilan pribadi, pajak perusahaan, atau pajak properti yang wajib dibayarkan.
Selain itu, memiliki Preservation of Confidential Relationships (International Finance) Act atau Undang-undang Pelestarian Hubungan Rahasia pada 1996. Undang-undang ini dianggap memiliki hukum kerahasiaan paling ketat.
