Menciptakan Masyarakat Tangguh Jadi Kunci Bangkit dari Pandemi

Teori klasik yang bertumpu pada modal, sumber daya, dan tenaga kerja, dinilai masih kurang untuk dapat bangkit setelah pandemi.
Image title
20 April 2022, 18:15
Warga melintas di depan mural bertema ajakan vaksinasi di Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/3/2022).
ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/aww.
Warga melintas di depan mural bertema ajakan vaksinasi di Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/3/2022).

Ketangguhan masyarakat menjadi kunci utama untuk bangkit dan pulih secara ekonomi, setelah masa pandemi Covid-19 berakhir nanti. Selain vaksinasi, ketangguhan dapat dibangun melalui kolaborasi sebagai modal sosial.

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati, menjelaskan bahwa teori klasik yang selalu bertumpu pada modal, sumber daya, dan tenaga kerja untuk bangkit secara ekonomi, tidak akan cukup untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Menurutnya, kolaborasi dengan membangun jaring pengaman sosial yang lebih rapat, menjadi sesuatu yang krusial pascapandemi nanti. Selain itu, memerlukan juga social capital sebagai pelumas untuk membangun ketangguhan masyarakat. Kemudian, memperluas kesempatan pekerja, dan meningkatkan produktivitas akan semakin mendorong terciptanya ketangguhan masyarakat untuk bangkit dari pandemi.

Selain kolaborasi, Vivi juga menyoroti ketahanan masyarakat melalui berbagai jenis aset, seperti tabungan, pengembangan asuransi mikro, asuransi sosial, dan beragam produk keuangan lainnya. 

Advertisement

“Artinya, ketangguhan masyarakat tidak hanya bisa dari vaksin, tapi juga modal sosial dan cara kita (pemerintah) mengemban kebijakan,” kata Vivi dalam Diskusi Tripartit Strategi Pemulihan Inklusif di Masa Pandemi Covid-19 pada Rabu (20/4).

Ke depannya, sambil memulihkan perekonomian, masyarakat juga perlu membangun perlindungan sosial yang lebih adaptif dengan situasi dan kondisi. Vivi memberi contoh bantuan sosial (bansos) seperti yang sebelumnya diberikan, mesti sudah lebih siap dengan menyesuaikan kepada pandemi yang mungkin terjadi nanti.

Agar lebih optimal, mekanismenya perlu dibangun lagi agar dapat lebih fleksibel dalam mengadaptasi berbagai guncangan yang mungkin lebih dahsyat nanti.

Sebab saat terjadi pandemi, dampaknya tak hanya menyasar kepada masyarakat miskin, tetapi semua kalangan.

Namun, ia menilai yang paling terdampak justru kalangan menengah, sebab mereka cenderung sulit untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum mendapatkan guncangan ekonomi akibat pandemi.

“Pada saat ekonomi oke, dia oke. Tetapi pada saat terjadi guncangan sedikit saja, mudah bagi dia untuk kembali lagi kepada poor atau bahkan kemiskinan ekstrem. Itu terjadi juga di urban dan rural,” jelasnya.

Sementara pascapandemi, muncul berbagai risiko baru yang dapat meningkatkan ketimpangan dan polarisasi. Vivi menyebutnya sebagai K-shape.

Hal ini terjadi ketika berbagai paket kebijakan dan upaya bantuan justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga terjadi akumulasi kekayaan pada satu tempat. Padahal, ada pihak-pihak lain yang juga terdampak dengan kondisi lebih terpuruk.

“Dengan adanya ketimpangan dan polarisasi ini, terjadi kemiskinan baru atau kerentanan baru,” ujarnya.

Di Indonesia yang memiliki pekerja sektor informal tinggi, kerentanan dapat muncul karena tidak dinaungi jaminan sosial. Selain itu, para pekerja yang kehilangan pekerjaan juga cenderung kehilangan pendapatan dan akses terhadap berbagai bantuan karena tidak terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Ini juga terjadi di dalam kelompok-kelompok rentan yang kita sebut sebagai hidden population. Bisa jadi karena dia tidak terdata, tidak punya akta kelahiran, ataupun tidak punya akses terhadap layanan dasar lainnya,” terang Vivi.

Dari berbagai persoalan itu, ada satu hal yang menjadi kewajiban, yaitu membantu masyarakat kesulitan akibat pandemi dengan bantuan sosial. Kemudian, menjaga masyarakat kelas menengah agar tidak semakin jatuh karena mereka termasuk kelompok yang rentan.

“Tentunya melalui paket-paket kebijakan yang lebih berkeadilan,” katanya.

Simak juga data mengenai 10 negara dengan tingkat kematian Covid-19 tertinggi di Asia:

Reporter: Ashri Fadilla
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait