Jaksa Agung Minta Penyidik Kasus Ekspor CPO Tak Terseret Isu Politik
Setelah Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan korupsi terkait ekspor Crude Palm Oil (CPO), muncul isu yang mengaitkan perusahaan sawit yang mendukung wacana penundaan Pemilu. Isu ini mencuat menyusul pernyataan Masinton Pasaribu yang memantik perhatian publik.
Anggota DPR dari PDIP ini mengaku memiliki informasi adanya kongkalikong perusahaan sawit dalam menggalang dana untuk mendukung penundaan pemilu. Dia pun meminta Kejaksaan Agung agar mengusut kebenaran informasi tersebut.
Menanggapi hal ini, Jaksa Agung Burhanuddin dengan tegas menyatakan penyidikan kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, tidak memiliki kepentingan politis.
Dia menyampaikan bahwa lembaga Adhyaksa akan selalu netral dalam urusan politik. Karena itu tidak memiliki kepentingan terhadap kekuasaan dalam menegakkan hukum. Untuk itu, Burhanuddin meminta jajarannya tidak terkooptasi dengan kepentingan politik atau terpengaruh oleh perkembangan isu politik.
“Kejaksaan RI selalu mengedepankan profesionalitas, integritas, transparan dan akuntabel dalam setiap penanganan perkara,” kata Burhanuddin dalam keterangan resminya di Ruang Kerja Jaksa Agung pada Senin (25/4).
Sebagai pihak yang tengah mengusut perkara korupsi izin ekspor minyak goreng, Burhanuddin akan terus memantau secara ketat setiap penanganan perkara yang terkait dengan hajat hidup banyak orang, seperti bahan pokok yang di dalamnya termasuk minyak goreng.
Jaksa Agung pun memerintahkan para jaksa penyidik yang menangani kasus ini agar tidak terkecoh dan larut dengan berbagai wacana yang berkembang di tengah masyarakat. “Fokus dengan penyelesaian perkara secara profesional, berintegritas dan steril terhadap kepentingan apapun,” katanya.
