Kepuasan Publik ke Jokowi Menurun Akibat Kelangkaan Minyak Goreng
Mayoritas publik di Indonesia menilai pemerintah belum memberikan jaminan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, khususnya pada komoditas minyak goreng. Hal ini membuat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo menurun pada periode April.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI), 67,9% responden merasa pemerintah telah gagal, karena tidak dapat memberikan jaminan tersedianya stok minyak goreng, dan harganya kini telah melambung tinggi.
Bahkan, 25,8% publik menilai pemerintah seharusnya tidak mengatur harga minyak goreng, mereka lebih memilih harganya meningkat tetapi ketersediaannya lebih terjamin.
Menurut Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi, persepsi publik ini mungkin berubah saat ini, karena ketika IPI melakukan survei pada 14-19 April 2022, belum terungkap penangkapan terhadap empat tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor Crude Palm Oil (CPO) oleh Kejaksaan Agung.
“Ketika survei dilakukan setelah 20 April, itu hasilnya bisa beda karena pemerintah mencoba melakukan pendekatan yang lebih keras, termasuk menyetop ekspor dan menangkap sebagian dari mereka yang dianggap mafia minyak goreng,” jelas Burhanuddin dalam Rilis Survei Nasional IPI secara virtual pada Selasa (26/4).
Meski demikian, 65,2% masyarakat percaya pemerintah mampu mengungkap dugaan adanya mafia minyak goreng.
Selain masih percaya, 45,3% responden juga berharap pemerintah menindak tegas pelaku mafia minyak goreng, dengan memberikan hukuman penjara, membayar denda, atau mencabut izin usaha perusahaan yang terlibat.
Keinginan masyarakat ini juga didorong kenyataan bahwa 83,7% responden mengaku turut merasakan dampak dari kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng sejak awal tahun ini.
“Kita sering mengalami kelangkaan beberapa barang, tapi tidak ada yang semasif ini,” katanya Burhan.
Menurut analisanya, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng memberikan dampak langsung kepada dimensi ekonomi masyarakat.
“Kalau kemudian Presiden Jokowi mengumumkan di kemudian hari setop ekspor minyak goreng, itu ada justifikasi empiriknya. Itu menjelaskan mengapa approval Presiden Jokowi di bulan April menurun. Karena mungkin publik merasa pemerintah membiarkan saja ekspor besar-besaran ke luar negeri tanpa memastikan stok untuk dalam negeri aman,” terangnya.
Terkait kinerja, sebanyak 59,9% merasa puas terhadap kinerja pemerintah pada April 2022. Meski mayoritas publik masih merasa puas, tetapi tren kepuasan masyarakat cenderung turun, terutama sejak akhir Januari tahun ini. Pada Januari lalu, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 73,9%. Sementara April ini, terjadi penurunan sekitar 13%.
“Saat itu (Januari), inflasi belum terjadi. Minyak goreng relatif masih bisa dipenuhi. Dan jangan lupa, masyarakat pada saat itu happy dengan kinerja pemerintah menangani kasus pandemi varian delta,” kata Burhan.
Survei oleh IPI dilakukan menggunakan metode wawancara tatap muka. Populasi survei adalah seluruh warga Indonesai yang memiliki hak pilih, yaitu mereka yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. Adapun pemilihan sampel, dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah 1.220 sampel. Kemudian, margin of error sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Simak juga data mengenai tingkat kepuasan publik pada survei berikut ini:
