Kepuasan Publik ke Jokowi Menurun Akibat Kelangkaan Minyak Goreng
Mayoritas publik di Indonesia menilai pemerintah belum memberikan jaminan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, khususnya pada komoditas minyak goreng. Hal ini membuat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo menurun pada periode April.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI), 67,9% responden merasa pemerintah telah gagal, karena tidak dapat memberikan jaminan tersedianya stok minyak goreng, dan harganya kini telah melambung tinggi.
Bahkan, 25,8% publik menilai pemerintah seharusnya tidak mengatur harga minyak goreng, mereka lebih memilih harganya meningkat tetapi ketersediaannya lebih terjamin.
Menurut Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi, persepsi publik ini mungkin berubah saat ini, karena ketika IPI melakukan survei pada 14-19 April 2022, belum terungkap penangkapan terhadap empat tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor Crude Palm Oil (CPO) oleh Kejaksaan Agung.
“Ketika survei dilakukan setelah 20 April, itu hasilnya bisa beda karena pemerintah mencoba melakukan pendekatan yang lebih keras, termasuk menyetop ekspor dan menangkap sebagian dari mereka yang dianggap mafia minyak goreng,” jelas Burhanuddin dalam Rilis Survei Nasional IPI secara virtual pada Selasa (26/4).
Meski demikian, 65,2% masyarakat percaya pemerintah mampu mengungkap dugaan adanya mafia minyak goreng.
Selain masih percaya, 45,3% responden juga berharap pemerintah menindak tegas pelaku mafia minyak goreng, dengan memberikan hukuman penjara, membayar denda, atau mencabut izin usaha perusahaan yang terlibat.
Keinginan masyarakat ini juga didorong kenyataan bahwa 83,7% responden mengaku turut merasakan dampak dari kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng sejak awal tahun ini.
